Para Tokoh Politik Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Begini Respon Istana

Koalisi Aksi Para Tokoh Nasional

Kamis 06 Agustus 2020, 02:38 WIB

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

JAKARTA. RIAUMADANI. COM – Sejumlah tokoh politik membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koalisi tersebut diiniasi oleh akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan sah-sah saja koalisi itu dibentuk. Ia menganggap koalisi itu merupakan oposisi swasta.

“Ya saya kira itu oposisi swasta ya. Artinya bukan berada dalam parlemen, dalam partai politik, tapi di luar parlemen, ya sah saja saja, dijamin Undang-Undang kok berserikat mengeluarkan pendapat,” ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (5/8/2020).

Namun menurut Donny, yang terpenting saat ini yang dibutuhkan Indonesia yakni solusi bukanlah deklarasi.

Solusi yang dimaksud Jokowi di tengah pandemi yaitu bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan krisis akibat Covid-19.

“Saat ini Indonesia membutuhkan solusi bukan deklarasi. Artinya kalau menyelamatkan pemerintah, cari jalan bersama sama kita menyelesaikan krisis ini. Misalnya untuk bantu korban PHK, atau membantu siswa yang tidak bisa mengakses intern karena tidak punya kuota, itu yang paling penting itu yang perlu diselamatkan. Deklarasi penting tapi solusi lebih penting,” ucap dia.

Karena itu, Donny menuturkan tak masalah jika ada oposisi swasta membentuk gerakan tersebut.

“Nggak masalah. Itu saya sebut sebagai oposisi swasta, jadi orang-orang partikelir di luar pemerintah membangun kekuatan oposisi, menurut saya sah saja, kan tidak ada yang salah,” kata Donny..

Lebih lanjut, Donny mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia saat ini sedang membutuhkan solusi untuk mengatasi krisis akibat Covid-19 yang langsung dirasakan masyarakat, bukanlah deklarasi.

“Nah yang harus menjadi catatan, bahwa saat ini kita sedang membutuhkan solusi bukan deklarasi. Deklarasi semua orang bisa, tapi yang bisa memberikan solusi langsung dirasakan oleh rakyat itu yang penting,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh politik mengadakan pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu (2/8/2020) sore.

Mereka sepakat untuk membentuk koalisi yang akan gencar memberikan kritik terhadap pemerintah saat ini.

Acara itu dihadiri oleh berbagai tokoh politik, mulai dari akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.

Dalam acara tersebut, masing-masing orang mengemukakan kondisi negara saat ini yang diklaim sudah dalam keterpurukan. Karena itu, mereka sepakat untuk membuat kumpulan bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Ahmad Yani mengatakan, saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia semakin mengalami keterpurukan. Bahkan, pemerintah disebutnya sudah tak menjalankan tugas seperti seharusnya dan menjadi penyelewengan dari dasar-dasar negara.

“(Koalisi ini) berpangkal dari penyelewengan terhadap cita-cita dan arah dari kemerdekaan dan proklamasi kita sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD,” ujar Yani di lokasi, Minggu (2/8/2020) lalu

Yani mengklaim koalisi ini sudah didukung berbagai kalangan yang tersebar di berbagai daerah. Terhitung sudah ada 150 tokoh yang akan ikut bersama pihaknya mengkritisi tindakan pemerintah.

“Dari awal ini yang sudah bersedia ikut ada sekitar 150 lebih dan terus menerus menyatakan dukungan. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini merupakan gerakan moral yang tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau memakzulkan kepemimpinan Jokowi. Nantinya kelompok ini akan mengkaji berbagai permasalahan di Indonesia dan menawarkan solusinya.

“Bukan gerakan politik praktis kekuasan. Tidak ada satu katapun bahwa gerakan ini ingin memakzulkan atau memberhentikan seseorang atau sebuah rezim,” jelasnya.

Beberapa hal yang mendasari lahirnya kelompok ini, kata Din, seperti adanya pembahasan untuk berbagai aturan yang dianggap menyimpang. Mulai dari UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Minerba, hingga Omnibus Law.(**)