Gubri: PAD Riau Turun Sampai 80 M Disebabkan Realisasi Pajak Daerah Tidak Maksimal

Paripurna DPRD Riau

Senin 27 Juli 2020, 12:41 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Paripurna Senin (27/07/2020)

PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Paripurna Senin (27/07/2020)

Rapat Paripurna dihadiri 36 orang anggota DPRD Riau, dipimpin Wakil Ketua Hardianto SE dengan agenda jawaban Gubernur Riau atas tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2019 tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019.

Paripurna juga dihadiri Wakapolda, Kepala Staf KOREM (Kasrem), Kepala Pengadilan Tinggi Riau, Forkompinda dan perwakilan masyarakat.

Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tahun 2019 mengalami penurunan Rp 80,4 miliar serta penurunan pendapatan juga terjadi pada Bank Riau Kepri 8,23 persen atau mencapai Rp 8 miliar lebih.

Dalam jawabannya Gubernur Riau Syamsuar atas tanggapan serta pendapat dari fraksi-fraksi di DPRD Riau, Gubri memberikan apresiasi atas tanggapan dewan serta opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemprov Riau tahun 2020 menyiapkan dana Rp 440 miliar lebih untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid 19 atau Corona. Dana itu tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Riau sehingga terjadi pemotongan anggaran untuk pos pembelanjaan lainnya.

"Kedepan Pemprov Riau akan menyiapkan tenaga kerja unggulan disemua sektor termasuk badan usaha. Juga saat ini tengah digodok pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang lebih profesional dan berdayaguna. Dengan mengedepankan indikator kinerja dalam penggunaan APBD yang efektif," ulas Syamsuar.

Selain itu Gubri mengemukakan kedepannya dalam menjalin sinergifitas Pemprov dan DPRD harus lebih intens dengan berbasis kinerja yang maksimal. Apalagi tahun 2019 adalah masa transisi pemerintahan atau gubernur di Riau sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2019-2024 harus dipersiapkan. Ada sejumlah agenda kedepan yang harus digesa seperti perbaikan jalan-jalan propinsi yang rusak disemua daerah.

Terkait belanja hibah dan sosial peruntukannya harus mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 35 tentang bantuan keuangan pemerintah desa harus dibentuk tim pendamping desa. Bantuan keuangan kepada desa harus mencerminkan semangat otonomi desa dengan mengedepankan azas transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaannya.

"Terjadinya penurunan PAD mencapai Rp 80,4 miliar disebabkan realisasi pajak daerah yang tidak maksimal sebagai dampak pengaruh ekonomi global. Disisi lain PAD sektor retribusi mengalami kenaikan karena Terpengaruh kondisi makro ekonomi nasional. Lalu pajak kendaraan bermotor dan air bawah tanah juga mengalami peningkatan. Kemudian juga terjadi penurunan laba Bank Riau Kepri mencapai 8,23 persen sekitar 8 miliar tahun lalu,"terang Gubri.(**)