Kadis Perhubungan Pelalawan Tidak Akui Dana Swakelola 1,3M Tahun 2019

Rabu 15 Juli 2020, 01:48 WIB

Drs. Syafrudin Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan

PELALAWAN. RIAUMADANI. COM - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan Drs. Syafruddin M.Si, tidak mengakui dana swakelola senilai Rp. 1,3 miliar lebih dari APBD Pelalawan anggaran tahun 2019. Pada hal dana sebesar itu tertera di rencana umum pengadaan (RUP).

Sebagaimana dengan data yang telah diperoleh media ini dari RUP, ada beberapa aitem dana swakelola dari APBD Pelalawan anggaran tahun 2019. Diantaranya, honorariaum panitia pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas pada paket pembangunan pelabuhan/dermaga senilai Rp. 147.414.000,. Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas pada paket rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan/dermaga senilai Rp. 442.150.000,.

Kemudian, honorarium panitia pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas pada paket pembangunan terminal senilai Rp. 126.415.000,. Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas pada paket perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan senilai Rp. 85.065.000,.

Selanjutnya, honorarium panitia pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas pada paket pengadaan marka jalan senilai Rp. 44.855.000,. Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium upah harian/borongan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar dalam daerah pada paket pengamanan perayaan hari-hari besar nasional, keagamaan dan agenda Pemda lainnya, senilai Rp. 219.310.000,.

Kemudian, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah pada paket rapat koordinasi dalam dan keluar daerah senilai Rp. 374.000.000,. Dan honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah pada paket pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya senilai Rp. 105.128.000,. Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium upah/harian borongan, honorariun pegawai honor/tidak tetap, belanja jasa/bantuan transportasi, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalan dinas luar daerah dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber, pada paket pengamanan angkutan lebaran natal dan tahun baru senilai Rp. 189.626.000,.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan Drs. Syafrudin yang dikonfirmasi Selasa (14/7/2020) kepada media ini mengaku pada tahun 2019 tidak ada dana swakelola di Dinas Perhubungan Pelalawan, apa lagi untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dermaga, ucapnya.

Dikatakannya, pada thun 2019 itu memang ada pembangunan dermaga di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala kampar dengan sumber dana dari DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat senilai Rp. 7,8 miliar lebih. Itu dilaksanakan dibawah pengawasan TP4D Kejaksaan, tidak ada masalah. Tapi dana swkelola tidak ada, pungkasnya.

Lanjut Syafruddin, coba ditengok dihasil pemeriksaan Inspektorat dan hasil pemeriksaan BPK, biasanya disana ada. Di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Pelalawan juga sudah dilaporkan, bisa ditengok disana. Jadi kalau mau nengok data penggunaan dana tersebut ada di Inspektorat dan BPKAD, katanya menyarankan.

Kemarin ada hearing di DPRD Pelalawan atas temuan-temuan BPK dan Inspektorat. Temuan banyak di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan, sedangkan temuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan nihil, sebutnya.

Kegiatan itu dibidang Sarana Prasarana. Kabidnya waktu itu, Irham, untuk lebih detailnya tanya sama dia. Sebab kegiatan tersebut tanggung jawab dia (Kabid Sarana Prasarana atau Irham), ucap Kepala Dinas Perhubungan Pelalawan itu menyarankan.

Mantan Kabid Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan Irham MT ketika ditemui di kantornya di Dinas PUPR Pelalawan juga mengaku tidak ada dana swakelola tahun 2019 di Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan. Mengenai dana honorarium dan perjalanan dinas, itu biasa dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tukasnya.

Disampaikan Irham, dana perjalanan dinas untuk pelaksanaan pembangunan dan rehabilitas pelabuhan/dermaga saat itu sudah berjalan, dan semua ada SPJ (surat pertanggung jawaban). Juga termasuk perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga di daerah Kuala Kampar.

Sebab waktu itu sering turun dilokasi, bahkan Inspektorat juga sering sekali ikut mendampingi. Tim dari TP4D kejaksaan Negeri Pelalawan juga sering turun saat itu dengan biaya sendiri, kata Irham menjelaskan. (Sona)