11 Menteri Harus Dibuang Jokowi
Neta S Pane: Reshuffle Kabinet Harus Segera Dilakukan Presiden Jokowi
Rabu 27 Mei 2020, 05:13 WIB
Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bersama Presiden Jokowi
JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Selama krisis pandemi virus korona (COVID-19) ini, para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) disoroti. Para pembantu yang diberi jabatan "mewah" tersebut dinilai sering membuat gaduh selama masa pandemi COVID-19 ini, bahkan ada yang dinilai miskin kinerja tanpa memberikan bantuan berarti dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera mengatasi krisis selama wabah penyakit tersebut.
"Reshuffle kabinet harus segera dilakukan Presiden Jokowi, jika pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep New Normal. Konsep dan slogan new normal hanya omong kosong belaka jika menteri-menteri kabinet Jokowi tetap loyo " ungkap Neta S Pane, Ketua Ind Police Watch, Rabu, 27 Mei 2020 kepada bukamata.co.
Selain itu juga, kata Neta, harapan Jokowi dinilai gagal total untuk memunculkan terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan menempatkan anak-anak muda milenial di kabinet.
"Tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pandemi COVID19. Semua seakan ngumpet mengikuti "perintah di rumah saja", padahal dalam kondisi pandemi Covid19, Jokowi perlu pemikiran-pemikiran yang bisa membantunya dengan maksimal. Minimal membuat konsep terobosan di bidangnya masing masing dan begitu wabah Covid19, kementeriannya bisa berlari kencang " kritik Neta.
Selama masa krisis korona ini, para pembantu-pembantu Presiden Jokowi itu, tegas Neta, jika tidak "bersembunyi", dan sebagian lagi para menterinya justru membuat hal-hal kontroversial sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Berangkat dari masalah tersebut, dikatakan Neta, sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang patut "dicampakkan".
Pertama ungkap Neta, Yasonna Laolly, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dia dinilai pihak yang telah membuat kegaduhan. Lantaran melepaskan ribuan Napi dengan dalih mencegah penularan COVID-19.
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Menteri Pariwisata, Wisnuhutama, kedua pembantu Presiden Jokowi ini, dinilai miskin kinerja. Mereka berdua hingga saat ini tak terdengar langkah dan suaranya dalam mengatasi krisis selama virus korona.
Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan, pembantu presiden satu ini dinilai gagal. "Untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya" ujar Neta.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Ida Fauziyah. Dia justru mengizinkan TKA asal China masuk ke Indonesia ditengah pandemi Covid-19.
Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial (Mensos), dia dinilai tak mampu mengkoordinasikan penyaluran Bansos.
Jhony G. Plate Menteri Kominfo, pembantu presiden satu ini dnilai tak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pandemi Covid19.
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, ia tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan lantaran pernah menjadi pasien COVID-19.
Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian dinilai tak terdengar kiprahnya. "Erick Thohir, Menteri BUMN, tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pandemi Covid19 " kata Netas.
Kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dia dinilai selalu memunculkan kontroversial yang memicu kegaduhan.
Untuk itu lah kata Neta, kondisi pandemi Covid19 ini, harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para menteri-menteri diatas tersebut.
"Agar ke depan bersamaan dengan diterapkannya New Normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini " tutup dia. Bukamata.co
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham