Anggota DPD Riau Intsiawati Ayus Tekankan Masalah Efek Ekonomi Saat Ini

Jumat 10 April 2020, 03:53 WIB

PELALAWAN. RIAUMADANI. COM - Masalah penyebaran virus covid-19 bukannya saya sepelekan, tapi bagi pandangan saya itu sudah selesai. Sebab sekarang kita sedang dihadapkan dengan efek krisis ekonomi yang luar biasa akibat dari covid-19 tersebut.

Demikian ditekankan oleh anggota DPD RI H. Intsiawati Ayus SH, MH, dalam kunjungannya di Kabupaten Pelalawan saat memberikan keterangan pers kepada awak media di posko gugus tugas covid-19 kantor Dinas Kominfo Pelalawan pada Kamis (9/4/20) di kantor Bupati Pelalawan.

Mau tidak mau pemerintah daerah harus tanggap dan action mengenai efek dari pada ekonomi saat ini. Wajib ada anggaran untuk membagi-bagikan sembako kepada masyarakat. Apa lagi bulan ramadhan sudah dekat, semua harga merangkak naik. Sedangkan masih dalam persoalan covid-19 ini saja harga-harga sudah pada melonjak, apa lagi kalau ramadhan sudah tiba, imbuhnya.

Ketua fraksi DPD-MPR RI itu juga mengatakan, dalam penanganan dampak ekonomi disetiap daerah dipastikan pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Maka kepala daerah disarankan untuk menggandeng pelaku-pelaku usaha seperti PT. RAPP dan seluruh perusahaan perkebuban lain yang ada diwilayahnya. Tapi itu kembali pada kebijakan kepala daerah, tukasnya.

Persoalan kurangnya anggaran di daerah, Pemerintah Daerah juga perlu aktif melaporkan kondisi keuangannya kepada pemerintah pusat supaya pemerintah pusat tahu apa kebutuhan di daerah sebutnya.

Kemudian masyarakat juga dihimbau, supaya aktif untuk mendaftarkan diri di posko di kantor Dinas Kominfo Pelalawan. Posko telah disediakan, berada di kantor Bupati Pelalawan, supaya masyarakat yang berhak, tetap ikut serta dapat bagian, ucapnya.

Dalam keterangan pers Intsiawati Ayus menjelaskan, ada empat agenda dalam kunjungan kerjanya di Pelalawan. Pertama masalah penundaan Pilkada, kedua data kependudukan, ketiga masalah konflik-konflik lahan, dan masalah dana desa.

Keempat egenda tersebut, merupakan agenda kerja dalam masa sidang DPD RI sebelum terjadinya persoalan penyebaran virus corona. Sehingga dengan virus covid-19 ini, agenda tersebut tetap dilaksanakan sekaligus turut mensupot pemerintah daerah untuk tanggap masalah virus ini, paparnya.

Tapi yang terpenting didalam beberapa agendanya tersebut adalah masalah desa. Sebab Menteri Dalam Negeri sedang menyusun relokasi anggaran dana desa sebanyak 40% untuk dipergunakan biaya tanggap covid-19. Tapi sesuai data nasional, masih 12% dana desa yang direalisasikan dari pusat ke desa, ucapnya. (Sona)