Rabu, 28 Januari 2026

Breaking News

  • Resmikan Kampung Nelayan, Wabup Bagus Berharap Nelayan Tangkap Peluang Jadi Pelaku Ekspo   ●   
  • Pemkab Bengkalis Dorong Kolaborasi Pemerintah, Baznas dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Zakat   ●   
  • Kabupaten Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: "Ini Investasi Keselamatan Rakyat"   ●   
  • Wabup Syamsurizal Tegaskan, Pejabat Siak Kerja Harus Maksimal dan Kejar PAD demi Kesejahteraan Rakya   ●   
  • LAMR Kecamatan Sungai Apit, Lakukan Seminar Prosesi Adat Tepuk Tepung Tawar Pengantin. .2026    ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
KMP Siap dukung Jokowi
KMP Siap ''Pasang Badan'' jika Keputusan Jokowi soal Kapolri Diprotes KIH
Jumat 30 Januari 2015, 00:37 WIB
Tim Koalisi Merah Putih

JAKARTA, Riaumadani. com -  Koalisi Merah Putih [KMP] memutuskan mendukung apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terkait dilantik atau tidak dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sikap ini menguat pasca-pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, di Istana Bogor, Kamis [29/1/2015].

KMP bahkan menyatakan siap ''pasang badan'' jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

''Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan'' kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam.

Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi polemik pelantikan Budi yang sedang dihadapi Jokowi belakangan ini. Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika tak dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.

Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi.

Fadli menekankan, Presiden tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.

''Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini'' kata Fadli.**


Editor : TIS.kompas
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top