Selasa, 21 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Meranti
Terkait Dana Sertifikasi Guru
Pj. Sekda Meranti; Anggaran Tidak Cukup Pengajuan Dinas Pendidikan Melebihi Kuota
Senin 02 Maret 2020, 12:22 WIB
Pj. Sekdakab Meranti Bambang Supriyanto SE, MM
SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Terkait penggunaan dana (tunjangan profesi) seterfikasi guru sebesar Rp 397 Juta, yang belum dibayar oleh Pemkab Meranti melalui Dinas BPKAD menjadi pertanyaan awak media, hal tersebut telah disampaikan Bambang Supriyanto SE,MM bahwa telah dicairkan hanya dua bulan dengan alasan anggaran tidak cukup.

Disampaikan Bambang Supriyanto,SE MM senin (02/03/2020), Ia mengatakan dengan usulan yang telah diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Meranti terlalu melebihi kuota pengajuan tersebut sehingga anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membayarnya.

" Anggaran tidak cukup untuk dibayar karena pengajuan dari dinas pendidikan terlalu melebihi, sehingga batas gaji seterfikasi guru itu jumlah tidak cukup, lagi pula pembayaran  tergantung pangkat yang ada. karena DPA nya  sudah tidak bisa dirubah lagi," ujarnya

Tambah dia lagi," sisa anggaran yang satu bulan lagi kita anggap kurang bayar untuk tahun 2020 ini akan kita bayar sepenuhnya," jelasnya.

Selain itu yang menjadi suatu pertanyaan, Pemerintah Daerah mengalihkan pencairan dana kusus dari pemerintah pusat tersebut ke Bank Riau diduga pemerintah daerah telah mengambil keuntungan persen melalui dari Bank Riau dengan alasan itu Kasda (Kas Daerah) sehingga Pemerintah tidak lagi kerjasama dengan BRI karena dulunya peror.

"itu tidak benarnya kalau pemerintah ada mengambil keuntungan disitu kalau terbukti silakan aja di blow up release karena bank riau adalah kas daerah, dulu nya bendahara dinas pendidikan telah mengajukan melalui Bank BRI, sekarang tidak lagi karena dalam UJK nya tidak bisa lagi harus melalui Bank Riau, karena sekarang harus satu pintu," tutupnya. (IJL)


Editor : Tis
Kategori : Meranti
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top