Gas Langka dan Mahal
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)
memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(6/1/2020).
Presiden Jokowi Tawarkan Tiga Opsi Turunkan Harga Gas
Senin 06 Januari 2020, 23:57 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)
memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(6/1/2020).
JAKARTA, RIAUMADANI. COM - Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga pilihan cara untuk menurunkan harga gas industri yang saat ini masih mahal. Ia menyebut, opsi pertama adalah pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar 2,2 Dolar Amerika Serikat per 1 Milion British Thermal Unit (MMBTu) dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
"Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik "Ketersediaan Gas untuk Industri", di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Meski demikian, Jokowi menyebut opsi ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah. Jadi Oleh karena itu Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan kalkulasi. "Ini satu (opsi), tapi nanti tanya Menkeu juga," kata dia.
Opsi kedua, kata Jokowi, yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, adalah membebaskan industri untuk melakukan impor gas. "Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas. "Gitu aja sudah.
Saya tadi mau ngomongnya kasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.
Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di Hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor. Jokowi curiga ada pemain gas yang bermain sehingga membuat harga mahal.
"Pilihannya kan hanya dua. Melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia.
Jokowi mengingatkan, ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, mulai industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja,industri pupuk, industri gelas.
Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka hal itu akan berpengaruh pada harga jual produk. Tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar.
"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. sumber Kompas. com
"Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik "Ketersediaan Gas untuk Industri", di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Meski demikian, Jokowi menyebut opsi ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah. Jadi Oleh karena itu Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan kalkulasi. "Ini satu (opsi), tapi nanti tanya Menkeu juga," kata dia.
Opsi kedua, kata Jokowi, yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, adalah membebaskan industri untuk melakukan impor gas. "Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas. "Gitu aja sudah.
Saya tadi mau ngomongnya kasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.
Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di Hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor. Jokowi curiga ada pemain gas yang bermain sehingga membuat harga mahal.
"Pilihannya kan hanya dua. Melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia.
Jokowi mengingatkan, ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, mulai industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja,industri pupuk, industri gelas.
Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka hal itu akan berpengaruh pada harga jual produk. Tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar.
"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. sumber Kompas. com
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham