Gas Langka dan Mahal
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)
memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(6/1/2020).
Presiden Jokowi Tawarkan Tiga Opsi Turunkan Harga Gas
Senin 06 Januari 2020, 23:57 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)
memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(6/1/2020).
JAKARTA, RIAUMADANI. COM - Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga pilihan cara untuk menurunkan harga gas industri yang saat ini masih mahal. Ia menyebut, opsi pertama adalah pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar 2,2 Dolar Amerika Serikat per 1 Milion British Thermal Unit (MMBTu) dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
"Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik "Ketersediaan Gas untuk Industri", di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Meski demikian, Jokowi menyebut opsi ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah. Jadi Oleh karena itu Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan kalkulasi. "Ini satu (opsi), tapi nanti tanya Menkeu juga," kata dia.
Opsi kedua, kata Jokowi, yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, adalah membebaskan industri untuk melakukan impor gas. "Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas. "Gitu aja sudah.
Saya tadi mau ngomongnya kasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.
Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di Hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor. Jokowi curiga ada pemain gas yang bermain sehingga membuat harga mahal.
"Pilihannya kan hanya dua. Melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia.
Jokowi mengingatkan, ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, mulai industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja,industri pupuk, industri gelas.
Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka hal itu akan berpengaruh pada harga jual produk. Tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar.
"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. sumber Kompas. com
"Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik "Ketersediaan Gas untuk Industri", di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Meski demikian, Jokowi menyebut opsi ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah. Jadi Oleh karena itu Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan kalkulasi. "Ini satu (opsi), tapi nanti tanya Menkeu juga," kata dia.
Opsi kedua, kata Jokowi, yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, adalah membebaskan industri untuk melakukan impor gas. "Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas. "Gitu aja sudah.
Saya tadi mau ngomongnya kasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.
Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di Hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor. Jokowi curiga ada pemain gas yang bermain sehingga membuat harga mahal.
"Pilihannya kan hanya dua. Melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia.
Jokowi mengingatkan, ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, mulai industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja,industri pupuk, industri gelas.
Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka hal itu akan berpengaruh pada harga jual produk. Tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar.
"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. sumber Kompas. com
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Senin 20 Juli 2026, 06:13 WIB
Spanyol Juara Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Argentina di Final, Akhiri Penantian 16 Tahun
Minggu 08 Februari 2026
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Politik

Rabu 15 Juli 2026, 19:28 WIB
Kodam XIX Tuanku Tambusai Luncurkan TMMD Ke-129, Wujudkan Infrastruktur dan Ketahanan Wilayah di Pelalawan
Selasa 14 Juli 2026
Diduga Lahan 40 Hektare Berpindah Tangan Secara Misterius, Forkorindo Desak APH Bongkar Dugaan Mafia Tanah di Kampung Dosan
Senin 29 Juni 2026
Bangunan Ornamen Wisma Sri Mahkota, Stand Bazar Bengkalis Jadi Perhatian di MTQ Riau ke- 44 Tahun 2026
Minggu 28 Juni 2026
Kapal Harimau Buas Meriahkan Pawai Perahu Hias MTQ Riau, Angkat Spirit Al-Qur'an dalam Perjuangan Sultan Siak
Nasional

Rabu 15 Juli 2026, 19:14 WIB
Massa Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch Kepung Kejagung, Tuntut Bubarkan MBG Bubarkan BGN Bubarkan
Rabu 15 Juli 2026
Massa Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch Kepung Kejagung, Tuntut Bubarkan MBG Bubarkan BGN Bubarkan
Senin 13 Juli 2026
Febrie Adriansyah Resmi Berstatus Tersangka di Tiga Kasus Korupsi, Kortas Tipidkor Limpahkan Penyidikan ke Kejagung
Jumat 10 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Gelar Laporan Awal, Satgasyon 132/Bima Sakti 2026 Dinyatakan Siap Operasi
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Juli 2026, 20:14 WIB
Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat
Senin 20 Juli 2026
Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat
Minggu 19 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Dukung Green Policing, Riau Bhayangkara Run 2026 Satukan TNI, Polri dan Masyarakat
Jumat 17 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Disiplin dan Jiwa Pengabdian Melalui Upacara Bendera Bulanan