SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Anggota DPRD kabupaten Kepulauan Meranti M. Tartib siap mempertanggung jawabkan  pernyataan yang telah disampaikannya dimedia online, Ia menuding bahwa adanya Mahasiswa yang bekerja sebagai tenaga honorer di lingkunangan Pemerintah Daerah kepulauan Meranti itu benar adanya.

Hal ini dikatakan M.Tartib yang juga selaku anggota DPRD Meranti di Komisi l kepada media Riaumadani melalui  hand phone sesulernya.

"Saya bertanggung jawab terkait apa yang telah saya sampaikan dan itu benar bahwa ada beberapa anak oknum dari OPD Meranti yang tinggal di Pekanbaru telah berkerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Meranti,"kata dia

Lanjut M.Tartib lagi," saya merasa heran kenapa tenaga honorer yang aktif diberhentikan dan sementara itu disetiap OPD ada penambahan tenaga honorer yang baru, Kepala daerah tidak konsisten terhadap kebijakan yang menyebutkan tidak ada penambahan honorer lagi, tapi ini kok malah ada yang baru. Bupati bilang tidak ada penambahan, kok kepala OPD seperti ini. Bahkan, kita dapat info ada pegawai honorer fiktif, dimana SK-nya ada namun dia tidak pernah masuk kantor karena berada diluar kota dengan alasan nota dinas, inikan temuan," kata Tartib,

Bahkan, Tartib membeberkan, ada 20 persen pegawai honorer fiktif dari total yang ada. Artinya, ada sebanyak 8 ratusan yang tidak masuk kantor, namun menerima gaji setiap bulan. "Datanya ada mereka diberi SK, namun statusnya ada yang masih mahasiswa, malahan ada yang merupakan anak pejabat dan berkedudukan di Pekanbaru. Kalau pun ada nota dinas, urgensinya apa dan dasar hukumnya apa," kata Tartib mempertanyakan.

Politisi Gerindra ini menilai, jika kebijakan itu sangat tidak elegan. Jika tidak ada bedanya antara legislatif dan eksekutif, karena sama-sama menggunakan APBD dalam setiap kegiatan.

"Saya menyoroti ini karena kita itu sama dan harus juga diberlakukan sama. Tak ada beda dan istimewa antara eksekutif dan legislatif, semuanya sama. Kita digaji dengan uang masyarakat, jika ini yang terjadi ini sama dengan menzalimi masyarakat, uang kita minim saat ini, saya prihatin sekali dengan kondisi hari ini. Jika di sini adanya pengurangan seharusnya di sana jangan dilakukan penambahan dan kita mendorong bupati jika pengurangan itu atas dasar membenani keuangan daerah, diperkirakan saat ini tenaga honorer yang ada hampir berjumlah sebanyak 4300 orang,"papar Tartib lagi.

Yang lebih mengherankan lagi terkait tenaga honorer ini  ketika di tanyakan kesekwan DPRD Meranti, sekwan mengatakan itu kewenangan di BKD Meranti dan ketika dikonfirmasikan ke BKD fihak BKD Meranti mengatakan kewenangan di Sekwan DPRD

"saya tanya ke pihak Sekwan  DPRD dilempar di BKD ketika ditanya di BKD dilempar lagi ke Sekwan seolah seperti adanya tuding menunding," kata Tartib. (IJL)