Mafia Dalam Serikat Pekerja dan Buruh Perlu di Tertibkan

Bupati Inhu di Minta Serius Tangani Serikat

Selasa 10 Desember 2019, 12:49 WIB

AirMolek, Inhu, RIAUNADANI•com- Pemerinta Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Pendakab Inhu) diminta membuat terobosan agar tidak terjadi keributan pembagian lapak kerja di setiap Desa dan Kelurahan. Hal ini disampaikan Jumarisme Abiyus, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kab. Inhu, Selasa (10-12- 2019), malam. Dari hasil pengamatan kami mengenai serikat pekerja yang ada di Inhu sering kali terjadi gesekan ditengah-tengah masyarakat. Yang kita khawatirkan hal ini menjadi bom waktu yang sewaktu- waktu bisa meledak atau benturan secara fisik antar Serikat. Penyebabnya disebanya adalah karena adanya monopoli dan saling klem dari salah satu Serikat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat," sebutnya. Saat ini, lapangan kerja semakin sulit dan ditambah beban ekonomi yang semakin berat, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari PemdaKab Inhu yang dalam hal ini Bupati Inhu sebagai pemangku kebijakan.

Lagi pula, ulas Maris, tidak sehat kalau satu perusahaan hanya satu Serikat yang menguasai, menurut saya, ini akan menimbulkan pola- pola mafia tenaga kerja yang mengatasnamakan Serikat Pekerja. Saya contohkan, dari hasil keterangan beberapa anggota Serikat kepada pihaknya, bahwa untuk membuat KTA saja para pekerja atau buruh kasar ini harus mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah dan ini pun mereka sangat sulit mengurusnya, ditambah lagi satu perusahaan Pabrik PKS bisa merekrut 200an anggota Serikat, ini kan sudah tidak sehat lagi. Kapan pekerja bisa makmur kalau hal ini terus dan terus dibiarkan," ulasnya. Menilik ihwal ini, secara kemanusiaan saya tidak tega melihatnya, para pekerja hanya dijadikan objek, mereka hanya dijadikan sapi perahan oleh pengurus Federasi. Sadar atau tidak kita sadari, hal ini sudah terjadi ditengah kita bahkan sudah melembaga," sindirnya.

Ia menegaskan, se- eloknyalah Bupati Inhu harus berani membuat satu kebijaksanaan semisal surat edaran atau Perda mengenai pembagian pekerjaan disetiap lapak pekerjaan. Tujuannya agar tidak ada lagi kesemena- menaan dari Serikat tertentu.

Pemerataan dan kesejahteraan kaum pekerja atau buruh perlu mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kebijakan. Jujur

kita kasihan dengan para pekerja dan buruh ini, menurut saya masih jauh dari kata sejahtera. Yang sejahtera itu pengurus PUK dan pengurus Federasi. Adanya potongan atau persentase dari hasil kerja para buruh setiap harinya dan ditambah potongan lainnya serta uang iuran bulanan inilah yang membuat para pekerja atau buruh jauh dari kata sejahtera,"tegasnya.

Melalui pemberitaan ini, saya mengetuk hati Penangku Kebijakan agar memperhatikan pekerja harian Bongkar Muat dan menertibkan serikat pekerja yang terindikasi memakai menajemen mafia berdasi yang berlindung dan mengatasnamakan Serikat," harap Jumaris.

Pewarta: RIANTO