Lestarikan Budaya Melayu
Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi,
Bupati Siak Sampaikan Ranperda Budaya Melayu Buat Desa Adat
Jumat 09 Januari 2015, 04:13 WIB
Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi,
SIAK SRI INDRAPURA, Riaumadani.com - Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah [Ranperda, red] terkait perubahan nomenklatur dari desa/kelurahan menjadi desa adat pada sidang paripurna di DPRD Siak, Kamis [8/1/2015].
Dijelaskan Bupati, perbedaan pengertian antara desa dan desa adat, dimana desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya. Terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistim pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
"Dengan diberikannya peluang tersebut, sebagaimana telah diatur Undang-undang No 6 Tahun 2014, Pemkab Siak sebagai daerah yang berakar kuat pada Budaya Melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali Budaya Melayu dimasa lalu yang pada saat ini mulai hilang akibat perkembangan zaman. Ada 8 desa yang kita usulkan untuk diganti menjadi desa adat yang nantinya dipimpin seorang penghulu," jelasnya.
Dikatakan Bupati, nomenklatur kepenghulan ini pernah digunakan jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Perubahan nomenklatur desa menjadi kepenghuluan ini mengacu pada prinsip recognitis, subsediritas, keberagamaan, kebersamaan, kegotong royongan, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.
"Kita berharap, dengan semua prinsip-prinsip di atas, Kabupaten Siak sebagai daerah rumpun Melayu dengan merubah nomenklatur tersebut dapat melestarikan kebudayaan Melayu. Sehingga generasi muda dapat lebih mengenal kearifan lokal dan menghargai budaya yang ada," ujarnya.
Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang perubahan nomenklatur desa menjadi kepenghulan akan memberikan kepastian hukum yang mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat dan Kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak..**
Dijelaskan Bupati, perbedaan pengertian antara desa dan desa adat, dimana desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya. Terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistim pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
"Dengan diberikannya peluang tersebut, sebagaimana telah diatur Undang-undang No 6 Tahun 2014, Pemkab Siak sebagai daerah yang berakar kuat pada Budaya Melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali Budaya Melayu dimasa lalu yang pada saat ini mulai hilang akibat perkembangan zaman. Ada 8 desa yang kita usulkan untuk diganti menjadi desa adat yang nantinya dipimpin seorang penghulu," jelasnya.
Dikatakan Bupati, nomenklatur kepenghulan ini pernah digunakan jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Perubahan nomenklatur desa menjadi kepenghuluan ini mengacu pada prinsip recognitis, subsediritas, keberagamaan, kebersamaan, kegotong royongan, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.
"Kita berharap, dengan semua prinsip-prinsip di atas, Kabupaten Siak sebagai daerah rumpun Melayu dengan merubah nomenklatur tersebut dapat melestarikan kebudayaan Melayu. Sehingga generasi muda dapat lebih mengenal kearifan lokal dan menghargai budaya yang ada," ujarnya.
Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang perubahan nomenklatur desa menjadi kepenghulan akan memberikan kepastian hukum yang mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat dan Kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak..**
| Editor | : | TIS.Go |
| Kategori | : | Siak |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham