KOALISI PEMERINTAH
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Ahmad Muzani: Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi atau Tidak Ditentukan Ketum Prabowo Subianto
Rabu 16 Oktober 2019, 02:23 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan keputusan akhir soal bergabungnya Gerindra kekoalisi Jokowi ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan harus ditaati.
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Politik |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 08 Februari 2026, 08:28 WIB
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Politik

Selasa 02 Juni 2026, 17:19 WIB
Wabup Bengkalis: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia
Senin 01 Juni 2026
Memaknai Hari Lahir Pancasila, Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Riau
Senin 18 Mei 2026
Marjeni, SE.MM: Badan Pekerja Pelestarian Cagar Budaya Membantu Pemerintah Kabupaten Rohul Menginventarisir Semua Kawasan Cagar Budaya se-Rokan Hulu Beserta Statusnya
Senin 09 Maret 2026
Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi III Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat. Ajak Ustadz. Fitter Kumpala. 
Nasional

Rabu 03 Juni 2026, 20:11 WIB
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Kamis 28 Mei 2026, 06:45 WIB
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Kamis 28 Mei 2026
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Selasa 26 Mei 2026
Salat Idul Adha 1447H Akan Digelar di 349 Titik di Pekanbaru dan Dua Titik Lokasi Utama
Rabu 20 Mei 2026
Ketua PP Pekanbaru Iwan Pansa Akui Terima Rp50 Juta dari Kadis PUPR-PKPP Riau