Minggu, 12 Mei 2024

Breaking News

  • Sekwan Setya Hendro Wardhana, Hadiri Peringatan Hari Jadi IKJR Ke-18 Kabupaten Siak   ●   
  • Daftar ke Partai Demokrat, Indra Gunawan Ingin Membawa Perubahan Terhadap Kabupaten Siak Kedepannya   ●   
  • Dihadapan Warga IKJR, Alfedri : Sebut Program Yang Sedang Berjalan Butuh Dukungan Semua Pihak   ●   
  • PT. RPI PORANDAKAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN, WARGA MENANGIS   ●   
  • Kompol. Sutarja. SH, Silaturahmi ke Kediaman ibu Hj. Ros Wirna Wahab, Usai Pulang Umroh   ●   
Penyimpangan Dana Bansos Bengkalis
Tersangka Dugaan Penyimpangan Bansos Pemkab Bengkalis Bertambah dari Legislatif
Selasa 06 Januari 2015, 06:03 WIB
Poto Int Ilustrasi

PEKANBARU. Riaumadani.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memastikan, akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial Pemkab Bengkalis tahun anggaran 2012. Sejauh ini, penyidik baru menetapkan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, sebagai tersangka. Saat ini, berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau

Sementara, siapa calon tersangka baru itu, hingga kini belum diketahui secara pasti. Polda baru menyatakan bahwa tersangka baru tersebut masih berasal dari kalangan DPRD Bengkalis.

Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus [Dir Reskrimsus] Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo, Senin [(5/1/2015]. Dijelaskannya, dalam pembahasan dana bansos tersebut, sifatnya kolektif kolegial.

"Dalam perjalanannya, JA [Jamal Abdillah, red] diduga tidak bekerja sendiri. Pastinya ada tersangka lain," ujar Yohanes.

Saat ditanya siapa pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Yohanes masih belum mau menyebutkan namanya. "Inisial nanti saja. Kita tunggu saja waktunya. Kalau tidak salah, ada 1-2 orang dari pihak legislatif," tukasnya.
 
                                              Berkas Jamal Dilimpahkan

Sementara itu, pada Senin kemarin, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah melimpahkan berkas perkara tersangka Jamal Abdillah, ke Kejaksaan Tinggi [Kejati] Riau untuk diteliti.

Selanjutnya, penyidik menunggu petunjuk dari Jaksa, apakah ada kekurangan untuk dilengkapi atau sudah bisa langsung dinyatakan lengkap. "Kita harap proses ini tidak lama," tambah Yohanes Widodo.

Sebelumnya, Yohanes mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] Perwakilan Provinsi Riau, untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan dana Bansos tersebut.

"BPKP Riau menyatakan kalau auditnya telah selesai dan telah dikirim ke BPKP Pusat. Kalau sudah dikirim ke kita, baru diketahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan," ujarnya saat ekspose akhir tahun kemarin.

Berita sebelumnya Jamal Abdilah ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik memeriksa 10 orang saksi. Namun dalam proses penyidikannya, tim penyidik tidak bisa memeriksa Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD] Bengkalis yakni Sekdakab Bengkalis Asmaran Hasan karena meninggal dunia.

Dugaan penyalahgunaan wewenang penganggaran dana Bansos Bengkalis itu mencapai Rp200 miliar lebih mulai diselidiki Polda Riau atas laporan masyarakat. Hasilnya bantuan itu diberikan kepada sekitar 2.000 Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] di Kabupaten Bengkalis pada 2011 lalu. Namun pemberian bantuan itu diduga tidak tepat sasaran.**




Editor : TIS.RM
Kategori : Bengkalis
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top