Wako H. Firdaus Akui Penerimaan Sejumlah Sektor Pajak di Pekanbaru Masih Rendah
Selasa 03 September 2019, 22:48 WIB
wako Pekanbaru. DR. H. Firdaus.MT
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Penerimaan sejumlah sektor pajak di Kota Pekanbaru masih rendah. Kondisi ini diakui Walikota Pekanbaru, Firdaus MT saat mengumpulkan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (3/9/2019) di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.
Jumlah PAD yang terealisasi di Bapenda, dari Januari 2019 hingga 30 Agustus 2019 mencapai Rp 415 miliar. Mayoritas PAD bersumber dari pajak daerah yang baru mencapai Rp411 miliar.
Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 33 persen dari tahun 2018 lalu. Jumlah PAD yang terealisasi pada periode yang sama di tahun lalu hanya Rp311 miliar. Pemasukan dari pajak daerah hanya Rp307 miliar.
Firdaus menyebut, secara umum pendapatan dari pajak daerah cukup baik lantaran ada tren kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun Firdaus tidak menampik capaian sejumlah sektor pajak masih rendah.
"Ada sejumlah sektor pajak yang progresnya lamban. Peningkatannya dibanding tahun lalu di bawah 20 persen," kata dia.
Sektor pajak yang dimaksud yakni BPHTB, PPJ, pajak hotel dan pajak parkir. BPHTB hingga 30 Agustus 2019 tercatat hanya Rp84 miliar. Jumlah itu hampir sama dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2018 lalu.
Selain itu, capaian PPJ juga rendah karena cuma naik 5 persen. Jumlah yang tercatat hingga 30 Agustus 2019 mencapai Rp70 miliar. Sedangkan tahun 2018 lalu capaiannya Rp66 miliar.
Kenaikan pajak hotel juga rendah hanya 17 persen. Capaiannya hingga 30 Agustus 2019 hanya Rp26 miliar. Sedangkan capaian tahun lalu Rp22 Miliar. Kemudian capaian pajak parkir naik tipis hanya berkisar 12 persen dibanding tahun 2018 lalu.
Realisasi pajak parkir berkisar Rp13 miliar, naik tipis dibanding tahun 2018 lalu yakni Rp12 Miliar. "Saat ini ada sejumlah sektor belum tercapai. Satu di antaranya BPHTB," jelas Firdaus.
Menurutnya, penyebab rendahnya persentase kenaikan BPHTB karena sejumlah para pelaku usaha menunggu hasil Pemilu 2019. Namun pasca Pemilu para pelaku usaha mulai bergeliat di Kota Pekanbaru.
"Kita harapkan jelang akhir tahun 2019 nanti bisa tercapai," jelasnya.
Firdaus juga berpesan, Bapenda Kota Pekanbaru harus berupaya menggali potensi pendapatan. Apalagi untuk PBB masih ada perpanjangan pelunasan hingga 30 September 2019. Rls/hc
Jumlah PAD yang terealisasi di Bapenda, dari Januari 2019 hingga 30 Agustus 2019 mencapai Rp 415 miliar. Mayoritas PAD bersumber dari pajak daerah yang baru mencapai Rp411 miliar.
Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 33 persen dari tahun 2018 lalu. Jumlah PAD yang terealisasi pada periode yang sama di tahun lalu hanya Rp311 miliar. Pemasukan dari pajak daerah hanya Rp307 miliar.
Firdaus menyebut, secara umum pendapatan dari pajak daerah cukup baik lantaran ada tren kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun Firdaus tidak menampik capaian sejumlah sektor pajak masih rendah.
"Ada sejumlah sektor pajak yang progresnya lamban. Peningkatannya dibanding tahun lalu di bawah 20 persen," kata dia.
Sektor pajak yang dimaksud yakni BPHTB, PPJ, pajak hotel dan pajak parkir. BPHTB hingga 30 Agustus 2019 tercatat hanya Rp84 miliar. Jumlah itu hampir sama dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2018 lalu.
Selain itu, capaian PPJ juga rendah karena cuma naik 5 persen. Jumlah yang tercatat hingga 30 Agustus 2019 mencapai Rp70 miliar. Sedangkan tahun 2018 lalu capaiannya Rp66 miliar.
Kenaikan pajak hotel juga rendah hanya 17 persen. Capaiannya hingga 30 Agustus 2019 hanya Rp26 miliar. Sedangkan capaian tahun lalu Rp22 Miliar. Kemudian capaian pajak parkir naik tipis hanya berkisar 12 persen dibanding tahun 2018 lalu.
Realisasi pajak parkir berkisar Rp13 miliar, naik tipis dibanding tahun 2018 lalu yakni Rp12 Miliar. "Saat ini ada sejumlah sektor belum tercapai. Satu di antaranya BPHTB," jelas Firdaus.
Menurutnya, penyebab rendahnya persentase kenaikan BPHTB karena sejumlah para pelaku usaha menunggu hasil Pemilu 2019. Namun pasca Pemilu para pelaku usaha mulai bergeliat di Kota Pekanbaru.
"Kita harapkan jelang akhir tahun 2019 nanti bisa tercapai," jelasnya.
Firdaus juga berpesan, Bapenda Kota Pekanbaru harus berupaya menggali potensi pendapatan. Apalagi untuk PBB masih ada perpanjangan pelunasan hingga 30 September 2019. Rls/hc
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham