DPRD Riau Setujui RPJMD 2019-2024

RAPAT PARIPURNA DPRD RIAU

Kamis 01 Agustus 2019, 22:55 WIB

Gubernur Riau menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus thd Raperda ttg RPJMD Prov. Riau thn 2019 - 2024 sekaligus Persetujuan Dewan & Pendapatan Akhir Kepala Daerah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Riau

PEKANBARU - DPRD Riau, Kamis (01/08), menyetujui Rancangan Petaturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024. Persetujuan melalui rapat Paripurna sekaligus penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD Riau-Pemprov Riau.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadao Raperda tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapatan Akhir Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua DORD Riau, Septina Primawati didampibgi Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar. Pihak Pemprov dihadiri labgsung Gubernur Riau, Syamsuar. Turut hadir Anggota DPRD Riau, FORKOPIMDA, Kepala OPD dan para undangan.

Dalam laporan hasil kerja pembahasan Pansus yang dibacakan, Marwan Yohanis salah satunya menyampaikan, dalam uraian permasalahan dibeberapa urusan belum menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

Seperti urusan pertanian dan perkebunan yang tingginya aktifitas yang ilegal. Urusan Kehutanan, hanya mengambarkan kerusakan saja tapi belum ada hutan adat yang diakui.

Bidang urusan Sosial, masih buruknya data yang dimiliki sehingga tidak tepatnya program yang dirancang IPD. Urusan lingkungan hidup, tidak diuraikannya kobdisi kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi lahan baik okeh masyarakat maupub industru baik secara ilegal maupun legal.

Urusan perhubungan belum menggambarkan bwlum terkoneksinya tiga wilayah kawasan ekonomi, Dumai, Buton dan Kuala Enok.

Sementara itu Gubernur Riau, Syamsuar dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi tethadap telah disetujuinya RPJMD 2019-2024.

Berharap terus terjalin kerjasama yang baik dalam kemakmuran daerah. RPJMD merupakan jabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan serta perumusan program pembangunan daerah dan perangkat daerah dalam menjawab permasalahan lima tahun kedepan. (Tis/mcr)