Ketua KPU Pekanbaru Diperiksa Polisi Selama 3 Jam, Terkait Adanya Pengaduan Dugaan Suap oleh Caleg

SENGKETA PILEG 2019

Kamis 18 Juli 2019, 10:21 WIB

Ketua KPU Pekanbaru Anton Marjianto menjalani pemeriksaan di Mapolresta Pekanbaru Rabu (17/7) terkait pengaduan suap yang dilakukan oknum caleg terhadap Ketua KPPS di Kelurahan Pesisir Kota Pekanbaru.

PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Ketua KPU Pekanbaru Anton Marjianto menjalani pemeriksaan di Mapolresta Pekanbaru Rabu (17/7) terkait pengaduan suap yang dilakukan oknum caleg terhadap Ketua KPPS di Kelurahan Pesisir Kota Pekanbaru.

Anton menjalani pemeriksaan kurang lebih sekitar 3 jam, Anton dimintai keterangan soal tugas pokok dan fungsi sebagai ketua KPU kota Pekanbaru termasuk soal perekrutan KPPS tersebut.

"Kita dimintai keterangan soal tupoksi KPU Kota Pekanbaru sampai dengan KPPS serta proses rekrutmen lembaga adhock itu," ujar Anton Marciyanto kepada tribunpekanbaru.com Kamis (18/7/2019).

Anton marjianto juga menambahkan pihaknya dari KPU akan memberikan keterangan apapun yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus dugaan suap yang dilakukan terhadap KPPS tersebut.

"Kita serahkan kepada pihak kepolisian saja. Kita paling memberi keterangan jika di diminta," ujar Anton Marciyanto.

Sebagaimana diketahui sebelumnya seorang caleg terpilih berinisial (NJ) dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian terkait dugaan kasus suap yang dilakukan terhadap petugas KPPS di kota Pekanbaru.

Untuk menindaklanjuti kasus tersebut beberapa kali juga sudah dilakukan aksi demo sejumlah mahasiswa mempertanyakan jalannya kasus tersebut di pihak Kepolisian.

Bahkan sebelumnya sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Riau Bersatu (AMRB) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.

Ketua KPU Kota Pekanbaru Anton Marciyanto sebelumnya mengatakan oknum PPS yang disebut menerima suap tersebut sebelumnya sudah diberikan sanksi oleh KPU Kota Pekanbaru atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Pekanbaru.

Namun sanksi tersebut bukanlah karena menerima Gratifikasi melainkan sanksi karena membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi yakni memilih anggota KPPS di daerahnya.

"Kami sudah jatuhkan sanksi teguran keras karena terkait kebijakan, kalau untuk Gratifikasi itu kami tidak ada memberikan sanksi," ujar Anton Marciyanto.

Karena menurut Anton Marciyanto untuk dugaan suap ataupun Gratifikasi, tidak masuk dalam ranah KPU, karena KPU tidak bisa melakukan proses penyidikan maupun penyelidikan. Kecuali sudah ada putusan dari pihak kepolisian atau Gakkumdu.

"Kami kan tidak bisa masuk ranah penyelidikan, kami hanya penyelenggara, kecuali ada rekomendasi dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tentu kami tindaklanjuti," ujar Anton.

Anton mengatakan, untuk proses hukum terutama soal dugaan suap sudah tepat dilaporkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya KPU hanya menindaklanjuti saja hasil putusan.

Penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru terus mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua PPS Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh.

Dimana Ketua PPS berinisial IS tersebut disebut-sebut menerima suap, terkait dengan pelaksanaan Pemilu beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangannya, giliran Ketua KPU Kota Pekanbaru, Anton Marjianto yang diperiksa penyidik.

Adanya pemeriksaan terhadap Ketua KPU Kota Pekanbaru ini, dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Awaluddin Syam saat dikonfirmasi Tribun, Kamis (18/7/2019).

"Iya betul, diperiksa kemarin (Rabu) siang. Kita mintai keterangan saja," ujarnya.

Dikatakan Awaluddin, Ketua KPU Kota Pekanbaru ini dimintai keterangannya, masih terkait dengan kasus dugaan suap yang sedang didalami penyidik.

Awaluddin beberapa waktu lalu memaparkan, pihaknya nanti juga akan melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu untuk kasus ini.

Pihaknya akan sangat hati-hati dalam melakukan proses pendalaman, tahap demi tahap.

"Karena ini kan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi. Baik pemberi maupun penerima merupakan pelaku pidana. Nanti akan gelar dulu di Polda Riau," tutur mantan Kasat Reskrim Polres Dumai ini.

Awaluddin menyatakan, sejauh ini sudah 4 orang yang diperiksa sebagai saksi. Dia memastikan jumlah saksi masih akan bertambah.

Disinggung soal oknum Caleg terpilih berinisial NJ yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus suap ini, Awaluddin mengaku pendalamannya belum sampai mengarah ke sana.

"Kita belum sampai ke sana, masih kita dalami," terangnya.* TP/Rls