Rapat Bersama Asdep Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam RI,
Wabup Meranti Harap Ada Kebijakan Pusat Untuk Membangun Pulau Terluar di Meranti
Selasa 18 Juni 2019, 12:50 WIB
Rapat Bersama Asdep Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam RI
SELATPANJANG. RIAUMADANI. com - Waki Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan jajaran menggelar pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend. TNI Yasid Sulistya dan rombongan, dalam kegiatan yang memang dinanti oleh Pemkab. Meranti untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah ke level Nasional itu, Wabup berharap Ada Kebijakan Pusat Untuk Membangun Pulau Terluar di Meranti, bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (18/6/2019).
Turut hadir dalam Rakor tersebut Asisten I Sekdaprov Riau H. Ahmadsyah Harofie, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Anggota Tim Kemenko Polhukam RI Kolonel TNI Sugeng, Pabung Kodim Bengkalis Mayor TNI P. Girsang, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Kepala BPN Meranti Budi SH, Kepala Imigrasi Meranti, Perwakilan Polresw Meranti, Jajaran Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab. Meranti, Para Camat Se-Kabupaten Meranti, Perwakilan Kabupaten Kota Wikayah Perbatasan di Riau dan lainnya.
Dalam kegiatan rapat Intern yang difokuskan pada pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Wilayah Kepulauan Meranti ini, Wakil Bupati H. Said Hasyim mengaku, sangat menanti-nantikan pertemuan tersebut dalam rangka mengekspos secara Nasional terkait berbagai masalah yang dihadapi Meranti khususnya di Pulau Terluar dan Termiskin di Provinsi Riau itu.
Secara singkat dihadapan Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend. TNI Yasid Sulistya, Wakil Bupati menjelaskan kondisi Geografis Meranti yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka salah satu pusat lalu lintas laut tersibuk didunia yang dilewati sedikitnya 500 kapal/hari. Meranti memiliki potensi perkebunan yang besar mulai dari Sagu, Kelapa, Kopi, Karet dan lainnya. Dahulunya ditahun 60-an Meranti merupakan daerah perdagangan yang sangat maju dengan masyarakat yang hidup sejahtera.
Namun ditengah posisi geografis Meranti yang strategis dengan segala potensi yang dimilki Meranti saat ini justru menjadi salah satu daerah termiskin di Provinsi Riau, termiskin dan terisolir yang salah satunya masalah masih kurangnya perhatian pusat baik dalam segi dukungan pembangunan Infrastruktur hingga kebijakan pusat terkait perdagangan lintas batas.
"Kami melihat Papua, Kalimantan sangat mendapat perhatian dari Pusat tapi untuk Riau belum ada kebijakan besar dari Pemerintah Pusat, semoga kedepan ada kebijakan Pemerintah yang signifikan untuk membagun pulau-pulau terluar di Riau terutama di Kabupaten Kep. Meranti," jelasnya.
Seperti diketahui Meranti berada didaerah perbatasan, terluar dan lokasi strategis Nasional jika mengacu hal tersebut sesuai dengan komitmen dari Presiden RI Joko Widodo yang fokus membangun Indonesia yang dimulai dari Pulau Terluar sebagai berada terdepan Indonesia harusnya Meranti mendapat perhatian lebih.
Salah satu yang menjadi usulan dari Pemkab. Meranti seperti disampaikan oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim dan Ketua Bappeda Meranti Dr. H. Makmun Murod adalah pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan RoRo, Kantor Polsek dan Pos pengamanan) yang membutuhkan dana besar, pemberdayaan potensi perkebunan Sagu, Karet, Kelapa, Kopi dan penanggulangan Abrasi yang sudah sangat menghawatirkan dimana pertahun sepanjang 12 KM Wilayah Indonesia hilang menjadi laut.
Masalah yang dihadapi didaerah Pulau Pulau terluar Meranti juga mendapat tangapan dari Asisten I Sekdaprov Riau H. Ahmadsyah Harofie yang turut mendorong Pemerintah Pusat untuk menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi Meranti khususnya di Pulau Terluar, seperti pembangunan Infrastruktur, Abrasi dan pemberdayaan potensi SDA.
"Kami harap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian sesuai dengan keinginan Gubernur yang sangat serius untuk menuntaskan berbagai masalah diwilayah perbatasan di Riau," ujar Ahmadsyah.
Setelah mendegar berbagai masukan dari Wakil Bupati dan pemaparan dari Kepala Bappeda Meranti terkait penanggulangan Abrasi. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend. TNI Yasid Sulistya mengaku tugas Kemenko Polhukam salah satunya adalah pengelolaan Pulau Pulau Kecil dan Terluar Indonedia baik dari segi menjaga Kedaulatan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menjaga Lingkungan Hidup.
Untuk itu, Yasid Sulistya akan meminta timnya untuk melakukan pendataan terkait apa saja masalah yang dihadapi dan dibutuhkan daerah perbatasan termasuk Meranti untuk dicarikan solusinya.
"Ya kita siap menampung masukan jadi jangan segan-segan menyampaikannya ke kami," ucapnya yang mengaku akan berupaya mencarikan solusi berkoordinasi dengan Kementrian terkait salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Sekedar informasi besok Rabu (19/6/2019) Tim Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend. TNI Yasid Sulistya direncanakan akan mengunjungi Pulau Terluar di Kepulauan Meranti salah satunya Kecamatan Rangsang untuk melihat masalah abrasi dan kondisi infrastruktur. (Rls pemkab)
Editor | : | |
Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Senin 06 Mei 2024, 10:34 WIB
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 08 Mei 2024, 07:02 WIB
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”