Data Tidak Sinkron
Dalam kesempatan itu Saiful Bahari menjelaskan kepada Media ini.
"Data jumlah rumah layak huni yang dikirim kepala Desa berbeda tidak singkron, Karena Kepala Desa selalu memberikan tambahan jumlah unit rumah ketika melaporkan ke kita," kata Saiful.
Anggaran bantuan Rumah Rakyat Layak Huni pada tahun 2019 yang mengunakan Dana DAK tersebut hanya didaerah kabupaten Kepulauan meranti yang tidak dikeluarkan sementara daerah-daerah lainnya telah mendapatkan rumah tersebut.
"Itu yang terjadi, kita sudah mengajukannya, namun ada lagi Kepala Desa memberikan data tambahan, sehingga pihak Pusat menanyakan berapa sebenarnya jumlah rumah tidak layak huni di Meranti, akibat itu lah kita gagal mendapatkan bantuan itu," jelas Saiful
Padahal, menurutnya, Pemkab Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum telah berupaya dan ikut aktif dalam program DAK Bidang Perumahan tahun 2019 ini.
"Saya kira, Kepala Desa yang ada harus lebih serius dan menganggap ini program prioritas Desa, jangan menganggap ini tidak penting," bebernya.(IJL)
Kabupaten Meranti Tidak Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni Dari Pemerintah Pusat
Kamis 11 April 2019, 11:04 WIB
Kepala Bidang Perumahan dan Pemukian (Perkim) Saiful Bahri,
SELAT PANJANG. RIAUMADANI. com - Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2019 gagal mendpatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bantuan Rumah Layak Huni,
Terkait tentang hai tersebut Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bidang Perumahan dan Pemukian (Perkim) Saiful Bahri, mengatakan Dinas PU Meranti ini telah mendata seluruh Desa yang masyarakatnya layak untuk mendapat bantuan rumah layak Huni pada tahun 2019 ini
"Data jumlah rumah layak huni yang dikirim kepala Desa berbeda tidak singkron, Karena Kepala Desa selalu memberikan tambahan jumlah unit rumah ketika melaporkan ke kita," kata Saiful.
Anggaran bantuan Rumah Rakyat Layak Huni pada tahun 2019 yang mengunakan Dana DAK tersebut hanya didaerah kabupaten Kepulauan meranti yang tidak dikeluarkan sementara daerah-daerah lainnya telah mendapatkan rumah tersebut.
"Itu yang terjadi, kita sudah mengajukannya, namun ada lagi Kepala Desa memberikan data tambahan, sehingga pihak Pusat menanyakan berapa sebenarnya jumlah rumah tidak layak huni di Meranti, akibat itu lah kita gagal mendapatkan bantuan itu," jelas Saiful
Padahal, menurutnya, Pemkab Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum telah berupaya dan ikut aktif dalam program DAK Bidang Perumahan tahun 2019 ini.
"Saya kira, Kepala Desa yang ada harus lebih serius dan menganggap ini program prioritas Desa, jangan menganggap ini tidak penting," bebernya.(IJL)
Editor | : | SY |
Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB