Pelatihan Pendataan Validasi
Wabup Said Hasyim, Buka Pelatihan Petugas Pendataan Validasi data Kemiskinan
Kamis 11 April 2019, 10:22 WIB
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar
pelatihan petugas pendataan validasi data kemiskinan, pelatihan ini
dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, di Hall
Grand Meranti Hotel,
SELAT PANJANG. RIAUMADANI. com - Validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu disuatu daerah merupakan suatu hal yang penting, untuk itu diperlukan dukungan SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan, sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pusat maupun pemerintah daerah dapat terlaksana tepat sasaran.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan pendataan validasi data kemiskinan di Kepulauan Meranti, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar pelatihan petugas pendataan validasi data kemiskinan, pelatihan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, di Hall Grand Meranti Hotel, kemarin.
Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Asroruddin, Narasumber dari Kementerian Sosial RI, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Riau, para petugas TKSK dan Pendamping PKH Kepulauan Meranti.
Seperti dijelaskan Sekretaris Dinas Sosial Kepulauan Meranti, dr. Misri Hasanto, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pendata farkir miskin dan orang miskin, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat dan mutakhir.
"Karena seperti diketahui sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial RI, validasi data farkir miskin dan orang tidak mampu paling tidak dilakukan dua tahun sekali, sehingga bantuan yang digulirkan oleh pemerintah tepat sasaran," ujarnya.
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 109 orang yang terdiri dari petugas Pendamping PKH dan Petugas TKSK perwakilan Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan lokasi pendataan.
Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Said Hasyim menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut, dengan pelatihan itu diharapkan para petugas pendata dapat melakukan validasi data masyarakat miskin dengan baik, sehingga tidak ada lagi protes dan laporan dari masyarakat yang mengaku miskin tapi tidak memperoleh bantuan, sementara yang mampu justru mendapat bantuan.
"Semoga dengan data yang valid, tidak terdengar lagi bahasa miring dilapangan pemberian bantuan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran," ujar Wakil Bupati.
Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, validasi data masyarakat miskin ini juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari program pemerintah daerah dan pusat setelah digelontorkannya bantuan sejumlah bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
"Kalau yang namanya membangun harus meningkat, jika dulunya masyarakat yang dibantu tergolong miskin, kini hendaknya bisa mandiri, inilah gunanya validasi data untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pemerintah, karena tiap tahun kita selalu menganggarkan dana," jelas Said Hasyim.
Untuk itu, Wabup mewanti wanti petugas pendata untuk tidak bermain dilapangan, dengan sengaja memalsukan data masyarakat miskin, hal ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan Wakil Bupati mengancam akan mengusulkan petugas bersangkutan untuk diganti.
"Jika ketahuan petugas PKH melakukan kongkalingkong dalam pendataan, saya akan usulkan untuk diganti," ucapnya.
Wakil Bupati menegaskan, petugas pendata harus melakukan pendataan dengan akurat dan jangan main main, meski disadari sebagai putra asli daerah petugas pendata berada dalam posisi yang dilematis namun harus tegas meskipun terhadap sanak saudaranya sendiri.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati yang penasaran dengan tugas dan fungsi para Pendamping PKH dan TKSK, berkesempatan melakukan dialog dengan petugas yang menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan itu. Dalam dialog tersebut diketahui tugas dari Pendamping PKH dan TKSK cukup berat, bahkan seorang pendamping PKH bisa menangani masyarakat miskin di tiga Desa sekaligus.
Dengan beratnya tugas dari pendamping PKH dan TKSK itu, Wakil Bupati sangat menyayangkan tidak adanya bantuan untuk petugas PKH dari Pemerintah Provinsi Riau, para petugas ini hanya mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
"Mereka adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan di daerah, kenapa tidak ada bantuan untuk Pendamping PKH, bahasa kasarnya Provinsi peduli atau tidak, jika begini jangan heran kalau Provinsi Riau pembangunannya kurang berhasil," ucap Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menyinggung tentang adanya isu oknum Kepala Desa yang masih saja memungut uang dari penyaluran Beras Sejahtera (Rastra), padahal untuk masalah ini sudah tidak ada pungutan lagi ke masyarakat miskin. Ia berpesan kepada petugas pendamping PKH jika menemukan kasus tersebut untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib.
"Jika menemukan oknum Kepala Desa yang melakukan pungutan kepada masyarakat miskin segera laporkan kepada phak berwajib," ujar Wakil Bupati dengan wajah geram. (Tis/mcr)
Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan pendataan validasi data kemiskinan di Kepulauan Meranti, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar pelatihan petugas pendataan validasi data kemiskinan, pelatihan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, di Hall Grand Meranti Hotel, kemarin.
Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Asroruddin, Narasumber dari Kementerian Sosial RI, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Riau, para petugas TKSK dan Pendamping PKH Kepulauan Meranti.
Seperti dijelaskan Sekretaris Dinas Sosial Kepulauan Meranti, dr. Misri Hasanto, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pendata farkir miskin dan orang miskin, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat dan mutakhir.
"Karena seperti diketahui sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial RI, validasi data farkir miskin dan orang tidak mampu paling tidak dilakukan dua tahun sekali, sehingga bantuan yang digulirkan oleh pemerintah tepat sasaran," ujarnya.
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 109 orang yang terdiri dari petugas Pendamping PKH dan Petugas TKSK perwakilan Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan lokasi pendataan.
Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Said Hasyim menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut, dengan pelatihan itu diharapkan para petugas pendata dapat melakukan validasi data masyarakat miskin dengan baik, sehingga tidak ada lagi protes dan laporan dari masyarakat yang mengaku miskin tapi tidak memperoleh bantuan, sementara yang mampu justru mendapat bantuan.
"Semoga dengan data yang valid, tidak terdengar lagi bahasa miring dilapangan pemberian bantuan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran," ujar Wakil Bupati.
Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, validasi data masyarakat miskin ini juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari program pemerintah daerah dan pusat setelah digelontorkannya bantuan sejumlah bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
"Kalau yang namanya membangun harus meningkat, jika dulunya masyarakat yang dibantu tergolong miskin, kini hendaknya bisa mandiri, inilah gunanya validasi data untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pemerintah, karena tiap tahun kita selalu menganggarkan dana," jelas Said Hasyim.
Untuk itu, Wabup mewanti wanti petugas pendata untuk tidak bermain dilapangan, dengan sengaja memalsukan data masyarakat miskin, hal ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan Wakil Bupati mengancam akan mengusulkan petugas bersangkutan untuk diganti.
"Jika ketahuan petugas PKH melakukan kongkalingkong dalam pendataan, saya akan usulkan untuk diganti," ucapnya.
Wakil Bupati menegaskan, petugas pendata harus melakukan pendataan dengan akurat dan jangan main main, meski disadari sebagai putra asli daerah petugas pendata berada dalam posisi yang dilematis namun harus tegas meskipun terhadap sanak saudaranya sendiri.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati yang penasaran dengan tugas dan fungsi para Pendamping PKH dan TKSK, berkesempatan melakukan dialog dengan petugas yang menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan itu. Dalam dialog tersebut diketahui tugas dari Pendamping PKH dan TKSK cukup berat, bahkan seorang pendamping PKH bisa menangani masyarakat miskin di tiga Desa sekaligus.
Dengan beratnya tugas dari pendamping PKH dan TKSK itu, Wakil Bupati sangat menyayangkan tidak adanya bantuan untuk petugas PKH dari Pemerintah Provinsi Riau, para petugas ini hanya mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
"Mereka adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan di daerah, kenapa tidak ada bantuan untuk Pendamping PKH, bahasa kasarnya Provinsi peduli atau tidak, jika begini jangan heran kalau Provinsi Riau pembangunannya kurang berhasil," ucap Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menyinggung tentang adanya isu oknum Kepala Desa yang masih saja memungut uang dari penyaluran Beras Sejahtera (Rastra), padahal untuk masalah ini sudah tidak ada pungutan lagi ke masyarakat miskin. Ia berpesan kepada petugas pendamping PKH jika menemukan kasus tersebut untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib.
"Jika menemukan oknum Kepala Desa yang melakukan pungutan kepada masyarakat miskin segera laporkan kepada phak berwajib," ujar Wakil Bupati dengan wajah geram. (Tis/mcr)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB