BPPHLHK Turun Di Rantau Baru Menindak Lanjuti Pengaduan LSM

Relokasi Lahan SK Bupati Pelalawan

Rabu 10 April 2019, 13:05 WIB

Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLKH) Wilayah Sumatera Seksi wilayah II Pekanbaru, turun di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada Rabu (10/4/19).

PELALAWAN. RIAUMADANI. com - Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLKH) Wilayah Sumatera Seksi wilayah II Pekanbaru, turun di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada Rabu (10/4/19).

Tim itu turun di Rantau Baru dalam rangka menindak lanjuti pengaduan LSM KPK Nusantara perihal lahan seluas 300 Ha sebagai lahan relokasi rawan bencana banjir yang telah di SK-kan Bupati Pelalawan pada tahun 2006 silam. Sebab lahan itu tinggal 25 Ha karena diduga telah dikuasai oleh pihak lain termasuk kelompok tani Bakti Bersama yang mengelola perkebunan kelapa sawit.

Sebelum tim dari BPPHLKH meninjau lokasi lahan yang dituntut oleh warga, terlebih dahulu berdialog dengan Sekretaris Desa Rantau Baru Rudi Hartono bersama para perangkat desa dan ketua tim 16 pencari data/fakta lahan 300 Ha itu Arjulis, di kantor Desa Rantau Baru. Dalam dialog tersebut ketua tim BPPHLKH Uus Suherna A.Md.Hut memaparkan bahwa kedatangan timnya dalam rangka meklarifikasi pengaduan LSM KPK Nusantara atas lahan 300 Ha. Karena dalam laporan LSM KPK Nusantara, lahan tersebut berstatus HPK (hutan produksi yang dapat dikonfersi), berdasarkan hasil telaah yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Kawasan dan Hutan (BPKH) Propinsi Riau atas permintaan Indonesia Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

Dalam dialog singkat antara warga dengan tim Gakkum itu, Uus Suherna menegaskan bahwa tidak dapat menjajikan apapun kepada warga. Apapun hasil verifikasi yang telah dilakukan atas pengaduan dari LSM KPK Nusantara, akan disampaikan kepada pimpinannya baru akan diberitahukan kepada masyarakat, jelasnya.

Disamping itu Uus juga menegaskan, jika memang benar lahan itu masuk dalam kawasan HPK, dan ditemukan minimal dua alat bukti, proses tindak pidananya tetap berjalan. BPPHLKH sifatnya siapa yang berbuat dan apa yang dilakukannya, itu wajib diproses, tukasnya.

Dalam kesempatan itupun UUs mengingatkan para Aparatur Desa agar tidak sembrono mengeluarkan surat tanah, baik itu SKGR (surat keterangan ganti rugi) maupun SHM (sertifikat hak milik). Jika berani menerbitkan surat dalam lahan berstatus kawasan, pasti akan berurusan dengan hukum, tegasnya lagi.

Sekretaris Desa Rantau Baru, Rudi Hartono kepada tim BPPHLKH menerangkan bahwa dalam persoalan itu warga Desa Rantau Baru telah membentuk tim yang disebut dengan tim 16 diketuai oleh Arjulis. Tim itu bekerja untuk mencari data dan fakta memperjuangkan lahan seluas 300 Ha tersebut supaya bisa kembali kepada masyarakat desa Rantau Baru, imbuhnya. (Sona)