KEPENGURUSAN PRONA
Kades Buana Bakti Diduga Pungut Rp 2 Juta Persertifikat Prona
Selasa 02 April 2019, 10:21 WIB
Oknum Kepala Desa Buana Bakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, terindikasi lakukan penyalahgunaan wewenang. Pungut dana Rp 2 juta kepada warga, alasan biaya pengurusan satu persil sertifikat
SIAK. RIAUMADANI. com - Oknum Kepala Desa Buana Bakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, terindikasi lakukan penyalahgunaan wewenang. Pungut dana Rp 2 juta kepada warga, alasan biaya pengurusan satu persil sertifikat tanah program nasional (Prona).
Salah satu korban oknum Kades Buana Bakti yang dijumpai media ini Tukimin (59) yang didampingi istrinya Ngatiyah (52) menyampaikan, bulan Agustus 2018 lalu oknum Kades datangi rumahnya menawarkan diri mengurus sertifikat tanah gratis. Namun Kades meminta dana sebesar Rp 2 juta untuk biaya pengurusan.
Tergiur tawaran oknum Kades, Tukimin menyerahkan berkas pengurusan 5 persil tanah pertapakan rumah. Karena tidak punya dana sebesar yang diminta Kades, maka disarankannya untuk menyerahkan BPKB kendaraan sepeda motor. Dialah (Kades) yang menggadaikan BPKB tersebut ke leashing, akunya.
"Sehingga setiap bulan kami cicil sebesar Rp 250 ribu selama 18 bulan. Penyicilan BPKB itu sudah berjalan 9 bulan hingga sekarang, namun sertifikat tanah yang telah dia janjikan oleh pak Kades tak kunjung keluar," ujar Tukimin.
Masih Tukimin, anehnya pernyataan Camat yang mengaku tidak ada program bantuan pengurusan serifikat sedemikian di Kampung Bauana Bakti saat dikonfirmasi langsung oleh Tukimin. Malah Camat mengeluarkan SKGR tanpa biaya sedikitpun. Kemudian Camat menyarankan Tukimin untuk meminta uangnya dari oknum Kades tersebut.
Tukimin mengaku sudah sering meminta uangnya dikembalikan oleh oknum Kades, namun oknum Kades tidak mau mengembalikan uang dengan alasannya dialihkan dengan biaya SKGR yang telah dikeluarkan oleh desa. Sementara SKGR tersebut, dikeluarkan oleh Camat karena diurus langsung oleh Tukimin.
Kepala Kampung Buana Bakti Asep Ahmad Gumilar yang dijumpai langsung di kantornya Senin (1/4/19) malam tidak membantah telah melakukan pungutan kepada warganya. Pungutan itu dia lakukan berdasarkan dengan pungutan desa lain yang biayanya jauh lebih besar lagi dari yang dipungutnya.
"Namanya urus sertifikat pasti ada biaya seperti pecah surat dari jual beli, ada biaya pajaknya. Saya berkaca ke desa yang lain, berapa sih biaya untuk mengurus sertifikat. Bahkan pengurusan sertifikat balik nama saja di desa yang lain ada minta sampai Rp 11 juta, untuk biaya kesana kemari," jelasnya. (Sona)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Siak |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Rabu 10 April 2024
Upika Kecamatan Sungai Apit Gelar Pawai Takbir Keliling Kota Dikuti Ratusan Masyarakat
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Senin 22 April 2024, 23:40 WIB
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Senin 22 April 2024
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Jumat 15 Maret 2024
Awal Ramadan Harga Cabai Merah di Pekanbaru Melambung Tinggi Tembus Rp120 Ribu/Kg
Jumat 08 Maret 2024
PJ Gubernur Riau, SF Hariyanto Apresiasi Pelaksanaan Rapim TNI-Polri