Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, lakukan kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE) tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Selaraskan Program Pusat dan Daerah, Bupati Bengkalis Hadiri Kegiatan SPBE
Kamis 28 Maret 2019, 06:59 WIB
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, lakukan kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE) tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Bupati Bengkalis Amril Mukminin didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis H. Tengku Zainuddin menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Dalam sambutannya, Wakil Presiden berharap kepada seluruh Kepala Daerah untuk mensosialisasikan SPBE ini kepada masyarakat. "Karena SPBE ini targetnya untuk masyarakat, supaya kita bisa lebih transparan dan akuntabel terkait sistem pemerintahan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ungkap Jusuf Kalla.
Sementara itu, Syafruddin mengatakan, Penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. "SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk daerah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menginformasikan sistem pemerintah baik dari pusat maupun daerah. "Selain menyelaraskan program dan sistem pemerintah antara pusat dengan daerah, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara kabupaten/kota se-Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut Amril juga mengatakan SPBE juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Dikatakan Kepala Daerah Bengkalis, Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. "Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Untuk itu, kami harap kepada instansi terkait untuk mulai menjalankan SPBE " tutur Amril Mukminin.
Karena, lanjut Kepala Daerah Bengkalis SPBE adalah salah satu wujud untuk menyamakan pandangan pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem pemerintah di Pusat dan Daerah. "Artinya, setelah mulai melangsungkan SPBE ini, kita akan langsung terhubung dengan pemerintah pusat," tutur Amril Mukminin. Alif/Rls
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur serta Bupati Walikota se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden berharap kepada seluruh Kepala Daerah untuk mensosialisasikan SPBE ini kepada masyarakat. "Karena SPBE ini targetnya untuk masyarakat, supaya kita bisa lebih transparan dan akuntabel terkait sistem pemerintahan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ungkap Jusuf Kalla.
Sementara itu, Syafruddin mengatakan, Penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. "SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," ujarnya.
Lebih lanjut Amril juga mengatakan SPBE juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Dikatakan Kepala Daerah Bengkalis, Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. "Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Untuk itu, kami harap kepada instansi terkait untuk mulai menjalankan SPBE " tutur Amril Mukminin.
Karena, lanjut Kepala Daerah Bengkalis SPBE adalah salah satu wujud untuk menyamakan pandangan pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem pemerintah di Pusat dan Daerah. "Artinya, setelah mulai melangsungkan SPBE ini, kita akan langsung terhubung dengan pemerintah pusat," tutur Amril Mukminin. Alif/Rls
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 08 Februari 2026, 08:28 WIB
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Politik

Selasa 02 Juni 2026, 17:19 WIB
Wabup Bengkalis: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia
Senin 01 Juni 2026
Memaknai Hari Lahir Pancasila, Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Riau
Senin 18 Mei 2026
Marjeni, SE.MM: Badan Pekerja Pelestarian Cagar Budaya Membantu Pemerintah Kabupaten Rohul Menginventarisir Semua Kawasan Cagar Budaya se-Rokan Hulu Beserta Statusnya
Senin 09 Maret 2026
Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi III Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat. Ajak Ustadz. Fitter Kumpala. 
Nasional

Rabu 03 Juni 2026, 20:11 WIB
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Kamis 28 Mei 2026, 06:45 WIB
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Kamis 28 Mei 2026
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Selasa 26 Mei 2026
Salat Idul Adha 1447H Akan Digelar di 349 Titik di Pekanbaru dan Dua Titik Lokasi Utama
Rabu 20 Mei 2026
Ketua PP Pekanbaru Iwan Pansa Akui Terima Rp50 Juta dari Kadis PUPR-PKPP Riau