Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Riau H. Syamsuar turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Syarifuddin, MM,Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan,  Dr. Diani Sadiawati, S.H, LL.M, Ketua DPRD Provinsi Riau Hj. Septina Primawati Rusli, Wakil Gubernur Riau, H. Edy Natar Nasution, Sekda Provinsi Riau H. Ahmad Hijazi.
 
Dalam sambutannya Syamsyuar menyampaikan "indikator pembangunan Provinsi Riau, sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 2,34%, mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding tahun 2017. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau meningkat dari 71,20 pada tahun 2016, menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Riau lebih tinggi dari pada IPM Nasional 70,99 pada tahun 2017. Persentase kemiskinan di Provinsi Riau pada Tahun 2017 sebesar 7,41% menurun pada Tahun 2018 menjadi 7,21%, namun demikian masih di bawah rata-rata Nasional 9,82% dan rata-rata Sumatera 10,15%".
 

Bupati Bengkalis yang di Wakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY hadir mengikuti musrenbang Provinsi Riau tersebut di dampingingi Plt. Kepala BAPPEDA Bengkalis Yulhelmi, Sekretaris Bappeda Bengkalis Rinto, dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Muhammad Azmir.

Selanjutnya Gubernur Riau juga mengatakan, permasalahan pembangunan Provinsi Riau dan menjadi tantangan daerah kedepannya adalah

1.Kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau,

2.Kualitas Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat masih rendah.

3.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau, terendah di Pulau Sumatera dan masuk dalam kategori sangat kurang

4.Tingkat abrasi tinggi pada wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat, yang berhadapan dengan Selat Malaka karena gelombang laut besar pada musim tertentu.

5.Permasalahan tapal batas Antar Kabupaten/Kota yang masih belum terselesaikan.

6.Pada periode 2011-2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami penurunan dari 5,57% pada tahun 2011 turun menjadi 2,34% pada tahun 2018.

7.Tingkat kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018 masih di atas 5% yaitu 7,21% atau 494.260 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan,

8.Ketahanan Pangan Daerah masih rendahnya, karena belum optimalnya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan,

9.Pengelolaan Potensi Budaya Melayu dan Pariwisata belum optimal. 10. Pemasalahan Kepagawaian di Provinsi Riau saat ini terkait dengan belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN.

Guna mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi Riau, Gubernur Riau Syamsuar memprioritaskan pembangunan daerah tahun 2020 di fokuskan pada Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Industri, Pertanian, Pariwisata.

Acara di akhiri dengan penandatangan berita acara oleh Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bppenas Bidang Hubungan kelembagaan. Sekda Provinsi Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. Alif/Rls