Kamis, 29 Januari 2026

Breaking News

  • Dukung Pendidikan Usia Dini, Sabtu P Sinurat Ketua DPRD Inhu Sumbang TK Raudhatul Ulum Air Molek   ●   
  • Resmikan Kampung Nelayan, Wabup Bagus Berharap Nelayan Tangkap Peluang Jadi Pelaku Ekspo   ●   
  • Pemkab Bengkalis Dorong Kolaborasi Pemerintah, Baznas dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Zakat   ●   
  • Kabupaten Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: "Ini Investasi Keselamatan Rakyat"   ●   
  • Wabup Syamsurizal Tegaskan, Pejabat Siak Kerja Harus Maksimal dan Kejar PAD demi Kesejahteraan Rakya   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Rakornas Pengawasan Intern
Sekda Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2019
Jumat 22 Maret 2019, 23:07 WIB
Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2019 yg Dibuka oleh Bapak Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 21
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2019 yg Dibuka oleh Bapak Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 21 Maret 2019

Dalam rangka terus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah kembali terselenggara di tahun 2019. Dengan tema “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas”.

Akuntabilitas, terus menjadi fokus pemerintah saat ini dalam menjalankan program-program yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Pemerintah tidak hanya concern pada delivery program saja, tapi juga aspek akuntabilitas pengelolaannya. Salah satu wujud nyata peran APIP dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah ditunjukkan dengan meningkatnya tren opini atas laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Saat menyampaikan keynote speech-nya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa pengawasan selalu menjadi elemen penting dari sistem pemerintahan. Tanpa pengawasan, pelaksanaan pemerintahan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. JK menjelaskan bahwa melihat kondisi anggaran yang setiap 10 tahun mengalami peningkatan hingga 2 kali besarnya dan alokasi anggaran sampai ke desa, artinya aliran uang ke lembaga semakin besar, dana semakin besar, dan yang mendapat anggaran pun semakin banyak. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan jadi semakin luas.

“Rumusan korupsi makin luas. Inspektorat dan BPKP harus lebih pintar lagi, lebih dalam lagi dalam mengawasi,” ujarnya. Humas



Editor : Tis
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top