Soal 3 Kartu Sakti Rakyat Terbebani Banyak Kartu
Debat Cawapares RI. Sandiaga Uno menyindir kartu-kartu yang dipamerkan oleh lawannya, Ma ruf Amin
Sandiaga Uno: Banyaknya Kartu Dikeluarkan Pemerintah Menjadi Beban Anggaran Negara.
Minggu 17 Maret 2019, 23:39 WIB
Debat Cawapares RI. Sandiaga Uno menyindir kartu-kartu yang dipamerkan oleh lawannya, Ma ruf Amin
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Cawapres Sandiaga Uno menyindir kartu-kartu yang dipamerkan oleh lawannya, Ma ruf Amin, dalam debat cawapres. Sandiaga mengatakan rakyat terbebani oleh banyak kartu tersebut.
"Sudah kita sampaikan rakyat terbebani dengan banyak kartu," kata Sandiaga seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).
Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat menjadi akses ke berbagai program pemerintah.
"Pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah). KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan," ujar dia.
Selain itu, Sandiaga mengungkapkan alasannya yang kerap mengangkat cerita dari masyarakat. Menurut Sandiaga, cerita dari masyarakat itu tidak akan hilang.
"Kita ingin mengangkat cerita-cerita di masyarakat, data-data tentunya kita bisa perdebatan, tapi cerita di masyarakat tidak bisa hilang dan itu semua terekam dan saya yakin kalau kita berpihak pada tenaga kerja lokal insyaallah Indonesia bisa memberikan prioritas utama kita pada tenaga kerja lokal," ujar dia.
Sebelumnya, Sandiaga Uno membanggakan e-KTP yang, menurutnya, supercanggih sehingga tak perlu lagi kartu-kartu program pemerintah. Ma ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu Pra-Kerja.
"Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat," kata Maruf seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta.
Ma ruf tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah dikritisi. Kata Ma ruf, fungsi oposisi adalah mengkritisi.
"Sebagai pihak, katakan, oposisi, ya kerjanya memang mengkritik. Kalau saya bagaimana basic capital modal yang sudah ditanamkan bagaimana kita besarkan, kita maksimalkan, supaya lebih mementingkan manfaat kepada rakyat. Bukan hanya mengkritik, tapi pengembangan revitalisasi dan penguatan tugas saya," ujarnya.
Sumber: detikNews
"Sudah kita sampaikan rakyat terbebani dengan banyak kartu," kata Sandiaga seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).
Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat menjadi akses ke berbagai program pemerintah.
"Pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah). KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan," ujar dia.
Selain itu, Sandiaga mengungkapkan alasannya yang kerap mengangkat cerita dari masyarakat. Menurut Sandiaga, cerita dari masyarakat itu tidak akan hilang.
"Kita ingin mengangkat cerita-cerita di masyarakat, data-data tentunya kita bisa perdebatan, tapi cerita di masyarakat tidak bisa hilang dan itu semua terekam dan saya yakin kalau kita berpihak pada tenaga kerja lokal insyaallah Indonesia bisa memberikan prioritas utama kita pada tenaga kerja lokal," ujar dia.
Sebelumnya, Sandiaga Uno membanggakan e-KTP yang, menurutnya, supercanggih sehingga tak perlu lagi kartu-kartu program pemerintah. Ma ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu Pra-Kerja.
"Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat," kata Maruf seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta.
Ma ruf tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah dikritisi. Kata Ma ruf, fungsi oposisi adalah mengkritisi.
"Sebagai pihak, katakan, oposisi, ya kerjanya memang mengkritik. Kalau saya bagaimana basic capital modal yang sudah ditanamkan bagaimana kita besarkan, kita maksimalkan, supaya lebih mementingkan manfaat kepada rakyat. Bukan hanya mengkritik, tapi pengembangan revitalisasi dan penguatan tugas saya," ujarnya.
Sumber: detikNews
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham