Bansos Kota Bandung
Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Selasa (19/8/2014). Ramlan diperiksa sekitar lima jam sebagai tersangka kasus dana bantuan sosial
Mantan Hakim Ramlan Comel Divonis 7 Tahun Penjara
Selasa 09 Desember 2014, 09:32 WIB
Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Selasa (19/8/2014). Ramlan diperiksa sekitar lima jam sebagai tersangka kasus dana bantuan sosial
BANDUNG, Riaumadani.com - Mantan hakim adhoc Tipikor Bandung, Ramlan Comel, yang menjadi terdakwa kasus suap hakim penanganan perkara bansos Kota Bandung divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri [PN] Bandung pada sidang agenda putusan di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, Selasa [9/12/2014].
Selain itu, Ramlan pun harus membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan satu bulan penjara.
"Menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan dengan denda Rp 200 juta. Jika tidak bisa membayar bisa diganti dengan masa kurungan satu bulan penjara," kata Majelis Hakim Barita Lumban Gaol saat membacakan putusannya di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, Selasa.
Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penunut Umum [JPU] sebelumnya yang menuntut selama 10 tahun 6 bulan.
Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa, Ramlan Comel telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan ketika menangani perkara kasus suap bansos Kota Bandung. Ketika itu, Ramlan Comel menjadi hakim anggota.
Sementara itu, Setyabudi Tedjocahyono yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua sudah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sama halnya dengan Setyabudi, perilaku Ramlan Comel dinilai tidak mencerminkan perilaku sebagai hakim. Hakim itu malah terbukti menerima suap dengan nilai bermiliar-miliar, fasilitas karaoke, hiburan dan hadiah lainnya untuk memengaruhi putusan perkara yang sedang ditanganinya.
Mantan hakim ini dinilai telah melanggar pasal 12 huruf c UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
Hal-hal yang memberatkan, lanjut majelis hakim, Ramlann Comel tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Perbuatan terdakwa telah mencederai lembaga citra peradilan, apalagi terdakwa pfofesinya sebagai hakim tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan sudah lanjut usia. **
Selain itu, Ramlan pun harus membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan satu bulan penjara.
"Menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan dengan denda Rp 200 juta. Jika tidak bisa membayar bisa diganti dengan masa kurungan satu bulan penjara," kata Majelis Hakim Barita Lumban Gaol saat membacakan putusannya di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, Selasa.
Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penunut Umum [JPU] sebelumnya yang menuntut selama 10 tahun 6 bulan.
Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa, Ramlan Comel telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan ketika menangani perkara kasus suap bansos Kota Bandung. Ketika itu, Ramlan Comel menjadi hakim anggota.
Sementara itu, Setyabudi Tedjocahyono yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua sudah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sama halnya dengan Setyabudi, perilaku Ramlan Comel dinilai tidak mencerminkan perilaku sebagai hakim. Hakim itu malah terbukti menerima suap dengan nilai bermiliar-miliar, fasilitas karaoke, hiburan dan hadiah lainnya untuk memengaruhi putusan perkara yang sedang ditanganinya.
Mantan hakim ini dinilai telah melanggar pasal 12 huruf c UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
Hal-hal yang memberatkan, lanjut majelis hakim, Ramlann Comel tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Perbuatan terdakwa telah mencederai lembaga citra peradilan, apalagi terdakwa pfofesinya sebagai hakim tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan sudah lanjut usia. **
| Editor | : | TIS-Kompas |
| Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham