KUNKER DPRD KUANSING
Kunjungan Kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi ke Kota Sibuhuan Kabupaten Padang
Lawas Provinsi Sumatera Utara merupakan Kunker yang terakhir Pada Tahun
2018.
Kunker Terakhir DPRD Kuansing 2018 Ke SUMUT, Bahas pengelolaan Bumdes
Sabtu 22 Desember 2018, 12:12 WIB
Kunjungan Kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi ke Kota Sibuhuan Kabupaten Padang
Lawas Provinsi Sumatera Utara merupakan Kunker yang terakhir Pada Tahun
2018.
SUMUT. SIBUHUAN. RIAUMADANI.com - Kunjungan Kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi ke Kota Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara merupakan Kunker yang terakhir Pada Tahun 2018.
Kunker yang bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Kunker yang bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Untuk mencapai tujuan ke kabupaten padang lawas yang ditempuh jalur darat dari Teluk Kuantan menuju Kota Sibuhuan memakan waktu selama 10 jam lebih membuat anggota DPRD dan para pegawai yang mendampingi anggota DPRD Kuansing baru sampai di Kota Sibuhian sekitar jam 12.30 WIB.
Kunker yang yang dilaksanakan komisi C DPRD Kuansing ke Padang Lawas, Di Ikuti Waka II Alhamra, Sarjan, Pengestuti, Jon Tikal, dan didamipingi Kabag umum DPRD Sudarmo.
Kunker yang yang dilaksanakan komisi C DPRD Kuansing ke Padang Lawas, Di Ikuti Waka II Alhamra, Sarjan, Pengestuti, Jon Tikal, dan didamipingi Kabag umum DPRD Sudarmo.
Kedatangan Rombongan Komisi C disambut baik oleh ketua DPRD Padang Lawas, H. Syahwil Nasution.
Syahwil Nasution menceritakan bahwa Padang Lawas berdiri pada tahun 2007, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 12 Kecamatan, 330 Desa, dengan jumlah 30 orang anggota DPRD.
Serelah bertemu dengan Ketua DPRD padang lawas Komisi langsung bergegas menuju tujuan utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Padang Lawas. Untuk membahas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta pola Pengelolaan Badan usaha milik Desa (Bumdes).
Sudarmo menjelaskan kepada media ini bahsanya Kabupaten padang lawas rata-rata memiliki Bumdes Kebun sawit.
"Kabupaten padang lawas ini memiliki kenggulan kebun sawit pengelolaan dari kabun sawitnya" jelas Darmo.
Kedatangan Rombongan Komisi C disambut baik oleh ketua DPRD Padang Lawas, H. Syahwil Nasution.
Syahwil Nasution menceritakan bahwa Padang Lawas berdiri pada tahun 2007, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 12 Kecamatan, 330 Desa, dengan jumlah 30 orang anggota DPRD.
Serelah bertemu dengan Ketua DPRD padang lawas Komisi langsung bergegas menuju tujuan utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Padang Lawas. Untuk membahas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta pola Pengelolaan Badan usaha milik Desa (Bumdes).
Sudarmo menjelaskan kepada media ini bahsanya Kabupaten padang lawas rata-rata memiliki Bumdes Kebun sawit.
"Kabupaten padang lawas ini memiliki kenggulan kebun sawit pengelolaan dari kabun sawitnya" jelas Darmo.
Kemudian darmo menambahkab bahwa inti dari keberhasil Bumdes padang lawas ini kerjasamnaya dengan perushaan yang beroperasi di sekitarnya.
"Yaa, mereka memiliki kelebihan di bidang kerjasamanya dengan dengan perusahaan yang beroperasi di daerahnya, sehingga Bumdesnya selalu mendapatkan perkembangan yang sangat pesat" tutup Darmo.
"Yaa, mereka memiliki kelebihan di bidang kerjasamanya dengan dengan perusahaan yang beroperasi di daerahnya, sehingga Bumdesnya selalu mendapatkan perkembangan yang sangat pesat" tutup Darmo.
Kedatangan Rombongan Komisi C disambut baik oleh ketua DPRD Padang Lawas, H. Syahwil Nasution.
Syahwil Nasution menceritakan bahwa Padang Lawas berdiri pada tahun 2007, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 12 Kecamatan, 330 Desa, dengan jumlah 30 orang anggota DPRD.
Serelah bertemu dengan Ketua DPRD padang lawas Komisi langsung bergegas menuju tujuan utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Padang Lawas. Untuk membahas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta pola Pengelolaan Badan usaha milik Desa (Bumdes).
Sudarmo menjelaskan kepada media ini bahsanya Kabupaten padang lawas rata-rata memiliki Bumdes Kebun sawit.
"Kabupaten padang lawas ini memiliki kenggulan kebun sawit pengelolaan dari kabun sawitnya" jelas Darmo.
Kemudian darmo menambahkab bahwa inti dari keberhasil Bumdes padang lawas ini kerjasamnaya dengan perushaan yang beroperasi di sekitarnya.
"Yaa, mereka memiliki kelebihan di bidang kerjasamanya dengan dengan perusahaan yang beroperasi di daerahnya, sehingga Bumdesnya selalu mendapatkan perkembangan yang sangat pesat" tutup Darmo.(Advetorial/Moh. Untung)
Syahwil Nasution menceritakan bahwa Padang Lawas berdiri pada tahun 2007, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 12 Kecamatan, 330 Desa, dengan jumlah 30 orang anggota DPRD.
Serelah bertemu dengan Ketua DPRD padang lawas Komisi langsung bergegas menuju tujuan utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Padang Lawas. Untuk membahas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta pola Pengelolaan Badan usaha milik Desa (Bumdes).
Sudarmo menjelaskan kepada media ini bahsanya Kabupaten padang lawas rata-rata memiliki Bumdes Kebun sawit.
"Kabupaten padang lawas ini memiliki kenggulan kebun sawit pengelolaan dari kabun sawitnya" jelas Darmo.
Kemudian darmo menambahkab bahwa inti dari keberhasil Bumdes padang lawas ini kerjasamnaya dengan perushaan yang beroperasi di sekitarnya.
"Yaa, mereka memiliki kelebihan di bidang kerjasamanya dengan dengan perusahaan yang beroperasi di daerahnya, sehingga Bumdesnya selalu mendapatkan perkembangan yang sangat pesat" tutup Darmo.(Advetorial/Moh. Untung)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Kuansing |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham