Pekanbaru. RIAUMADANI. com - Anggota DPR RI mengaku tidak percaya kalau Provinsi Riau men" />
Rabu, 22 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
DBH MIGAS
Riau Punya Pimpinan di DPR RI Tapi DBH Tunda Bayar, Siapa Yang Salah.?
Minggu 04 November 2018, 02:57 WIB
iLUSTRASI

Pekanbaru. RIAUMADANI. com - Anggota DPR RI mengaku tidak percaya kalau Provinsi Riau mengalami tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas mengingat ada 12 orang Riau yang duduk sebagai legislator di Senayan.

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi VII DPR RI (Bidang Energi dan SDM, Riset, Teknologi dan Dikti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, Kamis (01/11/2018).

Salah seorang Anggota DPR RI asal pemilihan Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman dalam kesempatan tanya jawab yang dilakukan dalam pertemuan itu mengakui harusnya tunda bayar DBH tidak terjadi.

"Saya rasa Provinsi Riau dengan Kalbar tidak jauh beda, sama-sama daerah penghasil. Tapi Kalbar tidak seperti Riau betul terkait masalah DBH," kata dia.

Padahal, lanjut dia, Provinsi Riau memiliki orang yang duduk jadi pimpinan dewan, Ketua Komisi VII dan ada lagi 12 orang Riau yang duduk di DPR RI.

"Belum lagi yang ada di DPD RI empat orang," katanya.

Rasanya kata dia hal ini tidak mungkin bisa terjadi, karena Komisi VII harusnya bisa memanggil Menteri ESDM yang membidangi ini.

"Tandatangannya berlaku bisa panggil Menteri terkait," kata dia.

Ia menambahkan, hal ini dirasa kurang komunikasi yang dilakukan antara Pemprov Riau dengan perwakilan yang duduk di DPR RI.

"Kami saja kalau ada permasalahan di daerah pemilihan kami, ngadu ke Ketua Komisi VII.  Masak orang Riau tidak bisa memanfaatkan kondisi ini," katanya.

Menurut dia, hal itu ada masalah dalam komunikasi sehingga terjadi persoalan-persoalan yang seharusnya tak perlu terjadi.(mcr/Tis)




Editor : Tis.
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top