Percepatan Pembangunan, Bupati Kampar Minta Setiap Dinas Susun Anggaran Harus Pro Rakyat

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Jumat 26 Oktober 2018, 14:22 WIB

Bupati Kampar H Azis Zaenal, SH, MM saat memimpin rapat evaluasi APBDP tahun 2018 diruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota, Jumat sore (26/10/18)

Bangkinang Kota, RIAUMADANI. com - Dalam percepatan pembangunan Kabupaten Kampar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dianggarkan disetiap Dinas Terkait, Untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) diminta betul-betul membuat perencanaan yang masuk akal.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Kampar H Azis Zaenal, SH, MM saat memimpin rapat evaluasi APBDP tahun 2018 diruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota, Jumat sore (26/10/18)

Rapat yang didampingi Sekda Kampar Drs Yusri, M. SI tersebut, Bupati Kampar secara rinci meminta keterangan atas anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan disetiap OPD. Mendengar keterangan tersebut Bupati Kampar meminta setiap dinas untuk membuat anggaran atau kegiatan yang sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Disetiap keterangan para kepala Dinas, terlihat banyak kegiatan yang kurang bermanfaat dan banyak juga kegiatan yang bermanfaat, sehingga anggaran yang ada didinas yang bermanfaat bisa saja ditambah sementara kegiatan yang kurang bermanfaat bisa saja anggaranny dibuang atau dipindahkan. (Diskominfo Kampar).

Untuk diketahui bahwa dalam Undang-undang seharusnya 25% dari anggaran APBD setiap daerah dijadikan untuk Infrastruktur, akan tetapi Pemda Kampar sejauh ini hanya menggunakan anggaran untuk infrastruktur hanya 15%. Dimana untuk belanja langsung atau belanja pegawai saat ini terlihat 70% sementara untuk belanja tidak langsung hanya 30%.

Dengan demikian bagaimana kita dapat membangun Kampar yang lebih baik khusus nya melalui pembangunan Infrastruktur.

Untuk itu Bupati Kampar mengharapkan, apabila dana yang tersedia di setiap OPD memungkinkan tidak akan habis dalam waktu lebih kurang satu bulan kedepan, diharapkan kan dana tersebut bisa dialihkan atau dipindahkan ke pembangunan Infrastruktur melalui OPD yang berwewenang dalam hal Infrastruktur. Tis/Humas