Bangkinang. RIAUMADANI. com - Masih banyak pemilik pangkalan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Kampar yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat.

Selain harganya yang terbilang tinggi yaitu Rp 20.000, 25,000, 30.000, dan 35.000. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.

Beberapa masyarakat mengaku, dengan tingginya harga tersebut membuat sebagian masyarakat merasa berat ditambah perekonomian yang semakin sulit plus harga karet yang kian anjlok.

Masyarakat berharap pemerintah dapat menekan dan menindak tegas pangkalan gas yang menjual gas elpiji 3 kilogram di luar HET. Dan warga juga meminta agar pemerintah dapat menegur pihak pangkalan dan pengecekan yang sering mengatakan gas habis. Kamis (18/10/2018).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK (Disperindag) Kabupaten Kampar Zamzami Hasan SE.M.Si saat dikonfirmasi awak media Kamis 18 Oktober 2018 di Kantornya menyampaikan.

Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang melaporkan kepada kami maslah pangkalan gas elpiji yang menjual gas elpiji 3 kg tidak sesuai dengan HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

” kita juga sudah mengirim anggota untuk kroscek ke lokasi namun sesampai anggota kita di sanan pangkalannya tutup,”kata Zamzami.

Zamzami Hasan meminta setiap pangkalan untuk tidak menjual gas elpiji 3 kg melewati dari harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Jika menemukan bukti pangkalan bermain dengan warung pengecer kami akan mengambil tindakan tegas,

Ditambahkan Erdiot bagian fungsional, pangkalan di kabupaten kampar ada 500 pangkalan Gas elpiji sedangkan pegawai kami cuma 3 orang untuk mengawasinya, ini menyebabkan kami kualahan dalam pengawasan, disini kami butuh bantuan masyarakat dan rekan – rekan media untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi Pangkalan – pangkan nakal ini,”kata Erdiot.

Gas elpiji ini diperuntukkan untuk orang miskin, secara nasional sekarangkan belum tepat sasaran , karna belum di terapkan kartu kendali, pemerintah pusat sekarang juga menyusun rancangan 1 data, karna data menteri dalam negeri, menteri sosial, kemenko dan kependudukan itu data nya tidak sama,

” jadi sekarang perintah presiden akan di satukan, kalau sudah satu data dari pusat, baru kita terapkan kartu kendali seindonesia, setelah semua daerah konpersi dari minyak tanah ke elpiji. kalau itu sudah selesai, masalah yang jadi sekarang akan tuntas semuanya, pasti tepat sasaran,”jelasnya.

Masalah harga di pangkalan itu sudah di tentukan oleh pemerintah, apa bila nanti terjadi pangkalan menjual di atas HTE itu akan di lakukan penindakan kalau itu terbukti, informasi dari masyarakat prangkat desa RT RW dan dari wartawan bahwasanya itu benar, kita akan sampaikan kepada agen dan partamina untuk di berikan sangsi, karna di dalam kontrak antara agen dengan pangkalan juga sudah ada tertera sangsinya yang di berikan oleh partamina”ujar Erdiot. (Rls).