THL
Wako Pekanbaru DR. H. Firdaus. ST. MT
Walikota Firdaus: Kita Butuh THL Tapi Keuangan Pemko Membayar Gaji Sangat Terbatas.
Minggu 23 September 2018, 23:27 WIB
Wako Pekanbaru DR. H. Firdaus. ST. MT
Pekanbaru. RIAUMADANI. com - Di tengah derasnya isu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan pemangkasan Tenaga Harian Lepas (THL), Walikota Pekanbaru, Firdaus, mengakui jika ia pernah memasukan THL yang dititipkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Saya terus terang saja, teman-teman banyak yang meminta dibantu agar anaknya bisa bekerja menjadi THL. Bahkan, datang langsung mengatakan tolonglah pak wali, bantu anak saya kerja. Makanya saya masukan satu sampai dua anak menjadi THL," kata Firdaus menirukan ucapan temannya saat berbicang dengan wartawan, Ahad (23/9/2018).
Firdaus menceritakan, silahkan saja masuk menjadi THL. Tapi ia sudah mengingatkan dari awal jika keuangan Pemko Pekanbaru untuk membayar gaji THL sangat terbatas.
"Saya kembali katakan, kita memang butuh tenaga honor, tapi kita tak ada uang untuk membayar gajinya. Lalu teman saya bilang, tak apa pak wali, pokoknya anak saya bisa kerja dari pada menung di rumah," ujarnya lagi.
Ia mengaku tidak sampai hati jika ada orang yang datang meminta bantu agar anaknya bisa bekerja. Tapi, ia pun mengingatkan agar orang tua tidak mengadukan persoalan penunggakan gaji anaknya jika sudah diberikan pekerjaan.
"Kadang saya tak sampai hati, makanya saya bantu. Tapi setelah kerja, orang tua mengeluh katanya anak belum gajian. Ya saya bilang saja, kan sudah saya kasih tau dari awal," ucapnya seraya menyebut jika tak bisa membantu ya karena tak ada anggarannya.
Firdaus menambahkan, jika para THL yang bekerja saat ini berkenan untuk menjadi tenaga sukarelawan, maka dirinya akan dengan senang hati menerimanya.
"Kalau ditanya kebutuhan, kita memang butuh tapi ini soal keuangan. Jadi kalau mau menjadi tenaga sukarelawan, ya silahkan saja," tegasnya.
Saat disinggung apakah Pemko Pekanbaru akan benar-benar merealisasikan pengurangan jumlah THL yang dianggap telah membebani anggaran keuangan daerah, Walikota Pekanbaru dua periode ini dengan tegas mengatakan iya.
"Iya, kita akan lakukan penajaman prioritas. Kita akan lakukan pengurangan THL yang berkaitan dengan kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, ya kita putus kontraknya. Namanya saja THL. Ada kegiatan bisa bayar, kalau tidak ya jadi tenaga sukarela lah," pungkasnya. Ckp
"Saya terus terang saja, teman-teman banyak yang meminta dibantu agar anaknya bisa bekerja menjadi THL. Bahkan, datang langsung mengatakan tolonglah pak wali, bantu anak saya kerja. Makanya saya masukan satu sampai dua anak menjadi THL," kata Firdaus menirukan ucapan temannya saat berbicang dengan wartawan, Ahad (23/9/2018).
Firdaus menceritakan, silahkan saja masuk menjadi THL. Tapi ia sudah mengingatkan dari awal jika keuangan Pemko Pekanbaru untuk membayar gaji THL sangat terbatas.
"Saya kembali katakan, kita memang butuh tenaga honor, tapi kita tak ada uang untuk membayar gajinya. Lalu teman saya bilang, tak apa pak wali, pokoknya anak saya bisa kerja dari pada menung di rumah," ujarnya lagi.
Ia mengaku tidak sampai hati jika ada orang yang datang meminta bantu agar anaknya bisa bekerja. Tapi, ia pun mengingatkan agar orang tua tidak mengadukan persoalan penunggakan gaji anaknya jika sudah diberikan pekerjaan.
"Kadang saya tak sampai hati, makanya saya bantu. Tapi setelah kerja, orang tua mengeluh katanya anak belum gajian. Ya saya bilang saja, kan sudah saya kasih tau dari awal," ucapnya seraya menyebut jika tak bisa membantu ya karena tak ada anggarannya.
Firdaus menambahkan, jika para THL yang bekerja saat ini berkenan untuk menjadi tenaga sukarelawan, maka dirinya akan dengan senang hati menerimanya.
"Kalau ditanya kebutuhan, kita memang butuh tapi ini soal keuangan. Jadi kalau mau menjadi tenaga sukarelawan, ya silahkan saja," tegasnya.
Saat disinggung apakah Pemko Pekanbaru akan benar-benar merealisasikan pengurangan jumlah THL yang dianggap telah membebani anggaran keuangan daerah, Walikota Pekanbaru dua periode ini dengan tegas mengatakan iya.
"Iya, kita akan lakukan penajaman prioritas. Kita akan lakukan pengurangan THL yang berkaitan dengan kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, ya kita putus kontraknya. Namanya saja THL. Ada kegiatan bisa bayar, kalau tidak ya jadi tenaga sukarela lah," pungkasnya. Ckp
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham