Pokja ULP Kampar Dinilai Salahi Aturan

Senin 20 Agustus 2018, 13:41 WIB

BANGKINANG KOTA,RIAUMADANI.com - Proses lelang Pengadaan KWH dan Pemasangan Jaringan Lengkap PJU di Kecamatan Tambang oleh ULP Kabupaten Kampar dituding menyimpang dari aturan pengadaan barang dan jasa.

Hal ini diungkapkan Arlek Setianto,

Direktur PT. Sonny Sun Jaya.

"Mereka dalam prakteknya memang menyalahi aturan karena mereka menggunakan peraturan Mentri PU nomor 31 tahun 2015, padahal ada aturan yang lebih tinggi yakni Pepres nomor 4 tahun 2015, hal ini terkait perlunya melampirkan jawaban penawaran," ungkap Arlek, Senin (20/8).

"Seharusnya perusahaan kami tidak digugurkan karena tidak menyampaikan jaminan penawaran sebab berdasarkan pasal 109 ayat 7 Pepres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan tentang perubahan ke empat Perpres nomor 54 tahun 2010 bahwa dipoin a, bahwa tidak diperlukan jaminan penawaran, masa mereka menggugurkan berdasarkan berdasarkan peraturan yang lebih rendah yakni peraturan Mentri PU nomor 31 tahun 2015," bebernya.

Dirinya juga menyebutkan pihak Pokja III memenangkan perusahaan yang memiliki Daftar Perusahaan rekanan Terseleksi (DPT) dari PLN yang yang sudah kadaluarsa.

"Walaupun perusahaan pemenang menunjukkan sertifikat asli, seharusnya dengan adanya sanggahan dari kami yang menyatakan perusahaan pemenang tersebut tidak lagi terdaftar di DPT PLN, Pokja seharusnya panitia mengkroscek kembali kebenaran karena PLN sudah melakukan pembaharuan DPT, bukannya mempertahankan pendiriannya, karena daftar DPT PLN dapat dilihat di Eproc PLN," ulasnya.

Setelah dilakukan sanggahan, lanjut Arlek, ULP juga mempersalahkan surat bukti kepemilikan peralatan mobil creg merk Mitsubishi tahun 2008 milik perusahaannya, padahal menurutnya bukti tersebut sudah dibuktikan dengan STNK.

"Padahal mereka yang kurang jeli untuk mencek setiap dokumen yang kita berikan, karena kami tidak menampilkan bukti kepemilikan mobil BPKB, karena kami sudah melampirkan STNK dengan kepemilikan nama perusahaan, kami menuntut pembatalan penetapan pemenang dan melelang ulang kembali kegiatan tersebut dan apabila pengaduan kami tidak ditanggapi maka kami akan melanjutkan ke PTUN," pungkasnya.

(and)