Jakarta. RIAUMADANI. com  - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang K" />
Kamis, 29 Januari 2026

Breaking News

  • Dukung Pendidikan Usia Dini, Sabtu P Sinurat Ketua DPRD Inhu Sumbang TK Raudhatul Ulum Air Molek   ●   
  • Resmikan Kampung Nelayan, Wabup Bagus Berharap Nelayan Tangkap Peluang Jadi Pelaku Ekspo   ●   
  • Pemkab Bengkalis Dorong Kolaborasi Pemerintah, Baznas dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Zakat   ●   
  • Kabupaten Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: "Ini Investasi Keselamatan Rakyat"   ●   
  • Wabup Syamsurizal Tegaskan, Pejabat Siak Kerja Harus Maksimal dan Kejar PAD demi Kesejahteraan Rakya   ●   
BUMN
Riza Patria: Zaman Jokowi Banyak Jabatan Strategis Diisi Pendukung dan Kerabat
Jumat 20 Juli 2018, 23:03 WIB
Presiden Jokowi bersama Ali Mochtar Ngabalin
Jakarta. RIAUMADANI. com  - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebagai komisaris PT Angkasa Pura I.

Riza mengatakan, pemerintah memang memiliki hak untuk menempatkan siapa pun sebagai komisaris BUMN. Namun, seharusnya pemerintah menempatkan tenaga profesional yang mampu meningkatkan produktivitas badan usaha.

"BUMN ini kan menjadi perusahaan milik negara yang diharapkan memberi kontribusi positif, meningkatkan produktivitas," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

"Nah di tengah masalah BUMN harusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang terbaik di jajaran direksi dan jajaran komisaris," ucapnya.

Menurut Riza, jabatan komisaris di BUMN merupakan jabatan publik yang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, bukan jabatan politik.

Ia menilai jika jabatan komisaris BUMNdijadikan sebagai sarana membagi kekuasaan, maka hal itu akan berdampak negatif pada produktivitas BUMN itu sendiri.

"Hendaknya jabatan-jabatan itu diisi oleh profesional bukan bagi-bagi kekuasaan, bukan bagi-bagi kue. Kalau yang dilakukan bagi-bagi kekuasaan karena teman, saudara, kerabat, kroni dan sebagainya, maka yang hancur bukan hanya BUMN, maka bangsa ini akan hancur," kata Riza.

Ia juga mengkritik banyaknya jabatan strategis, seperti komisaris dan jajaran direksi BUMN, yang diisi oleh orang-orang yang dianggap telah mendukung pemerintah.

Oleh sebab itu ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan faktor profesionalisme dalam mengisi jabatan-jabatan strategis.

"Kita coba lihat di zaman Jokowi ini, banyak sekali jabatan-jabatan strategis seperti itu diisi karena pendukung, kerabat, diisi karena pengamat yang selama ini mendukung pemerintah," tuturnya.

Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.

Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I, Kamis (19/7/2018). (*)RLS




Editor : Tis/Rls
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top