Penggiat Ekonomi
Deklarator dan pemrakarsa Petisi Dukungan Masyarakat Ekonomi Jogja Istimewa terhadap Bandara Kulon Progo, Indro Kimpling Suseno menyatakan bahwa komunitasnya akan terus mendukung upaya upaya pemerintah
Masyarakat Ekonomi Jogja Bersama Organisasi Penggiat Ekonomi Dukung Pembangunan Bandara
Senin 16 Juli 2018, 11:17 WIB
Deklarator dan pemrakarsa Petisi Dukungan Masyarakat Ekonomi Jogja Istimewa terhadap Bandara Kulon Progo, Indro Kimpling Suseno menyatakan bahwa komunitasnya akan terus mendukung upaya upaya pemerintah
Yogyakarta , RIAUMADANI.com- Deklarator dan pemrakarsa Petisi Dukungan Masyarakat Ekonomi Jogja Istimewa terhadap Bandara Kulon Progo, Indro Kimpling Suseno menyatakan bahwa komunitasnya akan terus mendukung upaya upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur, utamanya Infrastruktur Pariwisata seperti Bandar Udara dan lainnya.
"Inisolusi untuk masalah kepadatan lalu lintas udara di Adi Sucipto. Kepadatannya harus diurai dengan menyediakan bandara yang kapasitasnya lebih besar." Indro menyampaikan pada saat deklarasi di Yogyakarta, Senin (16/7).
Lebih lanjut Indro menyampaikan bahwa perekonomian Yogyakarta sangat bergantung pada pariwisata, dan itu artinya perekonomian daerah Kulon progo dan jogjakarta pada umumnya sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran bandara baru yang disebut sebut akan menjadi salah satu Bandara "masterpiece" yang dibangun dan dikelola PT. Angkasa Pura 1 (Persero).
Permasalahan berlarut larutnya proses pembebasan tanah di areal yang akan dibangun bandara tersebut dikarenakan adanya sebagian kecil warga yang masih meminta ganti rugi yang lebih tinggi, meskipun harga yang sudah di konsinyasi oleh PT Angkasa Pura 1 sudah terbilang tinggi bila dibandingkan dengan nilai jual pada awalnya.
"Angkasa Pura 1 itu agen pembangunan, bukan developer yang kerjanya cari untung aja, jadi harus didukung." Ujar pria yang biasa dipanggil Mas Kimpling ini.
"Semua upaya sudah dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi warga terdampak. Rumah dikasih gratis sama Pemkab (Kulon Progo), yang belakangan di sewakan rumah sama AP1, lah kurang apa?"
Ketika ditanya apa latar belakang dan tujuan dari deklarasi tersebut, Kimpling menjelaskan, keputusannya dibuat setelah bertemu Direktur Pengembangan Bisnis dan Hubungan Internasional PT Angkasa Pura 1 Sardjono Jhony Tjirokusumo atau Kapten Jhony.
"Kami ketemuan sama Direktur Pengembangan Usaha AP1, Kapten Jhony, lalu dia paparan mengenai bandara baru tersebut. Dari paparan tersebut kami menyimpulkan tidak pantas rasanya sebuah kepentingan nasional untuk masyarakat luas tersandra oleh keinginan sebagian kecil masyarakat yang menolak Bandara tersebut," ujar Kimpling mengakhiri pembicaraan.
Pernyataan Deklarasi oleh Masyarakat Ekonomi Jogjakarta tersebut dihadiri para deklarator lainnya dan diikuti oleh sebagian besar organisasi penggiat ekonomi di Yogyakarta. Direksi Angkasa Pura 1 yang diwakili Direktur Utama Faik Fahmi dan direksi lainnya turut hadir dan menerima pernyataan deklarasi tersebut.(Tim RiauMadani.com).
"Inisolusi untuk masalah kepadatan lalu lintas udara di Adi Sucipto. Kepadatannya harus diurai dengan menyediakan bandara yang kapasitasnya lebih besar." Indro menyampaikan pada saat deklarasi di Yogyakarta, Senin (16/7).
Lebih lanjut Indro menyampaikan bahwa perekonomian Yogyakarta sangat bergantung pada pariwisata, dan itu artinya perekonomian daerah Kulon progo dan jogjakarta pada umumnya sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran bandara baru yang disebut sebut akan menjadi salah satu Bandara "masterpiece" yang dibangun dan dikelola PT. Angkasa Pura 1 (Persero).
Permasalahan berlarut larutnya proses pembebasan tanah di areal yang akan dibangun bandara tersebut dikarenakan adanya sebagian kecil warga yang masih meminta ganti rugi yang lebih tinggi, meskipun harga yang sudah di konsinyasi oleh PT Angkasa Pura 1 sudah terbilang tinggi bila dibandingkan dengan nilai jual pada awalnya.
"Angkasa Pura 1 itu agen pembangunan, bukan developer yang kerjanya cari untung aja, jadi harus didukung." Ujar pria yang biasa dipanggil Mas Kimpling ini.
"Semua upaya sudah dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi warga terdampak. Rumah dikasih gratis sama Pemkab (Kulon Progo), yang belakangan di sewakan rumah sama AP1, lah kurang apa?"
Ketika ditanya apa latar belakang dan tujuan dari deklarasi tersebut, Kimpling menjelaskan, keputusannya dibuat setelah bertemu Direktur Pengembangan Bisnis dan Hubungan Internasional PT Angkasa Pura 1 Sardjono Jhony Tjirokusumo atau Kapten Jhony.
"Kami ketemuan sama Direktur Pengembangan Usaha AP1, Kapten Jhony, lalu dia paparan mengenai bandara baru tersebut. Dari paparan tersebut kami menyimpulkan tidak pantas rasanya sebuah kepentingan nasional untuk masyarakat luas tersandra oleh keinginan sebagian kecil masyarakat yang menolak Bandara tersebut," ujar Kimpling mengakhiri pembicaraan.
Pernyataan Deklarasi oleh Masyarakat Ekonomi Jogjakarta tersebut dihadiri para deklarator lainnya dan diikuti oleh sebagian besar organisasi penggiat ekonomi di Yogyakarta. Direksi Angkasa Pura 1 yang diwakili Direktur Utama Faik Fahmi dan direksi lainnya turut hadir dan menerima pernyataan deklarasi tersebut.(Tim RiauMadani.com).
| Editor | : | Tis/Rls |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham