Kabupaten Siak Daerah Otonomi Baru Terbaik se-Indonesia

Penelitian IGI (Indonesian Govermance Index]

Rabu 15 Oktober 2014, 01:38 WIB

Bupati Siak DRS.H Syamsuar MSi, menerima Penghargaan dari IGI di Jakarta

JAKARTA. Riaumadani. com - Berdasarkan laporan eksekutif hasil indek tata kelola pemerintahan patrnership-Kementrian Dalam Negeri [Kemendagri] dan Australian Aid, terungkap, tim penelitian dari Indonesian Governance Index [IGI] di 34 daerah, dimana 10 daerah di antaranya merupakan Daerah Otonomi Baru [DOB]. Selasa [14/10/14], hasilnya 2 daerah yang nilainya di atas rata-rata yakni Kabupaten Siak dengan nilai 6,85 dan Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 5,92. Untuk itu Kabupaten Siak dinobatkan sebagai DOB terbaik se-Indonesia.

Predikat tersebut sekaligus menempatkan daerah berjuluk Negeri Istana tersebut pada peringkat terbaik ke-5 pada indeks tata kelola 34 kabupaten dan kota se-Indonesia dengan nilai 5.92. Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, yang diundang menjadi pembicara pada seminar Peluncuran Nasional IGI bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa [14/10/14], mengaku tidak menyangka Kabupaten Siak menjadi sampel penelitian IGI.

Seperti halnya sejumlah pimpinan daerah lain, orang nomor satu di Kabupaten Siak ini mengaku terkejut karena tiba-tiba mendapat undangan presentasi. Saat ekspose perkembangan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia [IPM] dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [EKPPD] Kabupaten Siak, di hadapan para peneliti IGI, ia mengatakan kerjasama dan komunikasi yang baik menjadi kunci kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Siak.

"Barangkali menjalin komunikasi dari hati ke hati menjadi andalan kami dalam upaya menjalin sinergi dan menyatukan persepsi dengan DPRD selaku mitra kerja Pemkab Siak dalam mensukseskan setiap kebijakan pembangunan," ujar bupati.

Beberapa poin data dan penyampaian kebijakan pembangunan yang disampaikan Syamsuar, Koordinator tim peneliti IGI Dr Abdul Malik Gismar memberikan beberapa catatan khusus terhadap program pencanangan gratis wajib belajar 12 tahun oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

"Kita harus tahu bahwa jumlah anak lulusan SMA di Indonesia hanya 50% saja, karena itu niat dan kebijakan dari Pemkab Siak untuk menjamin tidak ada anak Siak yang tidak lulus SMA itu luar biasa dan hendaknya dapat diikuti daerah lain," ujar Abdul Malik.

Sebelumnya ia juga mengatakan bahwa, 10 DOB yang menjadi sampel dari 34 daerah objek penelitian melahirkan data menarik karena hanya dua kabupaten DOB saja yang berada diatas nilai rata-rata nasional. "Hanya Kabupaten Siak dan Lombok Utara saja yang mendapat berpredikat baik dengan nilai diatas rata-rata nasional, artinya tercatat 80% DOB tidak mampu mensejahterakan rakyatnya," ujar pentolan Universitas Paramadina tersebut.**