KUNKER DPRD KUANSING



"Ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanya ya Setiap OPD kita akan lengkap semua sudah tertutup oleh PNS, namun kebijakan ini belum bisa diterapkan karena kita masih ingin memberi peluang kepada generasikita, ya setidaknya kita memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarir" paparnya.
Komisi A DPRD Kuansing Gelar Kunker Ke BKPP dan DPRD Jokjakarta
Jumat 01 Juni 2018, 03:31 WIB
Teluk Kuantan, RIAUMADANI. com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). yang dilakukan selama tiga hari mulai dari tanggal 21-23 Mei 2018.
Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Musliadi, Weri Naldi, Maruli Tamba, Fitri Fita, Jons Ade Nopendra, Darmizar, Solehudin, Maspar Mahmur, Mutiara, Andhy Manjauri, serta Erdizal serta didampingi Sudarmo Sebagai Kabag Umum DPRD Kuansing.
Terkait Kunker tersebut Ketua DPRD Musliadi melalui Kabag Umum DPRD Kuansing Sudarmo mengatakan kepada Riaumadani. com, "Tujuan Kunker Komisi A DPRD Kuansing ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mengetahui sistem penerimaan tenaga honorer di
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)", sebut Darmo

Rombongan Komisi A DPRD Kuansing dierima langsung Drs.Maryoto selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dan menyambut baik atas kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kuansing dari Komisi A dan berharap melalui kunjungan ini kedua daerah dapat saling sharing pengalamam dan kebijakan.
"Tujuan kedatangan kami ke kota Yogyakarta untuk membahas dan berbagi ilmu dengan Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Pendidikan (BKPP) disana. Kita pilih Daerah DIY dikarenakan hampir samanya masalah tenga honorer di Kabupaten Kuansing dengan Yogyakarta, seperti penerimaan tenaga honorer," ujarnya Domo

"Hasil dari pertemuan kami dengan BKPP disana yaitu bagai mana mereka membuka lowongan kerja bagi masyarakat disana selalau terbuka, contohnya seperti ini jika ada PNS yang Bertugas di kabupaten Kuansing namun istrinya di Yogyakarta. PNS ini bisa pindah tugas kesana jika disana kekurangan di bagian tersebut tetapi juga akan dites kemampuannya, jika berkompeten langsung diterima bertugas disana" ungkapnya.
Namun Darmo Mengaku kebijakan ini belum akan dterapkan di kuansing, kaena dinilai tidak bisa membantu generasi, Jika ini juga di berlakukan di kuansing akan susah juga dan lagipula
Namun Darmo Mengaku kebijakan ini belum akan dterapkan di kuansing, kaena dinilai tidak bisa membantu generasi, Jika ini juga di berlakukan di kuansing akan susah juga dan lagipula

"Ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanya ya Setiap OPD kita akan lengkap semua sudah tertutup oleh PNS, namun kebijakan ini belum bisa diterapkan karena kita masih ingin memberi peluang kepada generasikita, ya setidaknya kita memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarir" paparnya.
Darmo menambahkan kunker ini intinya berdiskusi bagaimana proses mekanisme penerimaan tenaga honorer yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, usai melakukan kunjungan ke BKPP, rombongan berlanjut mengunjungi DPRD Kota DIY untuk membahas hal yang sama dan bersilaturrahmi" terangnya lagi.
"Dihari bulan baik ini kami juga melakukan kunjungan kerja Kerkantor DPRD Yogyakarta untuk melakukan silahturahmi dan juga melakukan pembahasan terhadap BKPP" tutupnya.
**ADV DPRD/MU
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham