Terkait Dugaan Kejahatan Hutan PT SSR, LSM LP5SBI Tagih Janji Bupati dan Setda Inhu

Dugaan 1600 Ha Kebun PT SSR Tanpa Izin

Senin 14 Mei 2018, 01:01 WIB

Lokasi lahan sawit KUD Tani bahagia yang diduga menjual TBS kepada PT SSR. Photo: istimewa.

INHU. RIAUMADANI. com- Berkaitan dengan masalah penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural yang terletak di SP 4, Kecamatan Lubuk Batu Jaya , Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), ada seluas 1600 ha sudah beralih pungsi menjadi kebun kelapa sawit yang dikelola oleh KUD Tani Bahagia, bermitra penjualan dengan PT Suakarsa Sawit Raya (SSR),"jelas Banteng Yudha Pranoto Ketua LSM LP5SBI yang membeberkan secara khusus kepada media ini, minggu(13/05/2018).

Ditegaskan Banteng, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena bertentangan dengan UU RI No: 18 tahun 2013 pasal 17 ayat 2 huruf b tentang, "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan. Intinya, "Dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari mentri didalam kawasan hutan,"tegasnya.

Selain itu seingat saya selaku ketua LSM LP5SBI, saya sudah menyampaikan kepada Bupati Inhu Yopi Arianto, SE, dan juga kepada Setda Inhu Ir Hendrizal dikantornya beberapa waktu yang lalu. Kedua beliau- beliau ini berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap penanggung jawab dari KUD Tani Bahagia, maupun PT SSR sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ingatnya.

oleh karena itu, sesuai janji Bupati dan Setda Inhu yang mengatakan akan mengambil tindakan tegas, saya bersama aktivis pemerhati lingkungan lainnya menunggu janji tersebut.

Apabila dalam waktu dekat tidak juga ada tindakan nyata, maka persoalan ini akan segera kami laporkan kepada Presiden RI, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, juga kepada Jaksa Agung RI, KPK, dan DPD RI, panitia akuntabilitas publik di Jakarta,"beber Banteng YP.

Hal senada disampaikan Justin Panjaitan SH, bahwa pengelolaan dan perdagangan buah kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh KUD Tani Bahagia dan PT SSR adalah bentuk nyata pelanggaran hukum yang dilakukan secara terbuka.

Hal ini disebabkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga kegiatan tersebut sampai berjalan selama tiga tahun lebih,"sindir Justin.

Saya menduga kuat Pemdakab Inhu, juga telah mengetahui hal tersebut, namun membiarkan peristiwa kejahatan kehutanan itu terus berlangsung dan membiarkan PT SSR menerima buah sawit dari kawasan TNTN secara terus menerus,"duganya.

menurut saya, persoalan ini sudah diketahui masyarakat secara luas karena sudah sempat bocor dibeberapa media.

OLeh karena itu, kami sudah membawa persoalan ini ke Jakarta melalui instansi terkait, dan kami akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Selain itu, ucap Justin, kami juga siap untuk bekerja sama dengan pihak Polres Inhu dan pihak terkait lainnya untuk membuka permasalahan ini agar semakin jelas.

Hanya saja yang menjadi ganjalan dibenak saya adalah, mengapa sampai detik ini PT SSR seolah olah tidak dapat tersentuh hukum,"ucap dia.

Sementara ini pejabat Pemdakab Inhu belum dikonfirmasi terkait janji untuk menuntaskan persoalan kejahatan hutan sebagaimana yang dikatakan LSM LP5SBI. ***BDS