Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim Gelar Pertemuan Dengan Tim Mabes Polri

Bahas Keamanan Daerah

Kamis 22 Maret 2018, 23:55 WIB

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menggelar pertemuan dengan Tim Mabes Polri di Ruang Kerja Plt Gubernur Riau Lantai 7 Gedung Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Kamis (22/3).

PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menggelar pertemuan dengan Tim Mabes Polri di Ruang Kerja Plt Gubernur Riau Lantai 7 Gedung Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Kamis (22/3).

Adapun pertemuan ini adalah dalam rangka membahas tentang Kajian Daerah Rawan Kejahatan Konvensional yang Merugikan Kekayaan Negara dan yang Berimplikasi Kontijensi di Wilayah Provinsi Riau.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim saat menyambut Rombongan Tim Mabes Polri yang dipimpin Kepala Pengkajian Lingkungan Strategis Staf Operasi Kapolri, Kombes Pol Hariono, mengatakan bahwa dengan garis pantai Provinsi Riau sepanjang 2.076 km yang sama dengan garis pantai Pulau Jawa, perlu adanya peningkatan keamanan.

"Dengan pantai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Riau perlu meningkatkan keamanan," ujar Wan Thamrin.

Lalu ia mengatakan bahwa dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, saat ini Riau menjadi daerah rawan keamanan karena menjadi pintu masuk bagi kejahatan internasional seperti peredaran narkoba, human trafficking, pencurian ikan dan lain-lain.

Mantan Bupati Rokan Hilir periode 2001-2006 ini juga turut mengomentari terkait kasus harimau yang memasuki pemukiman warga. Menurutnya hal itu dapat terjadi karena kesalahan manusia sendiri yang tinggal di habitat harimau tersebut.

"Sudah ada 65.000 hektare lahan di Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi perkebunan sawit, yang mana 70% penduduknya merupakan warga luar," kata Wan Thamrin.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa ada dua potensi rawan yang terjadi di Provinsi Riau, yakni permasalahan tapal batas antar Kabupaten/Kota di Riau maupun permasalahan batas daerah antara Riau dengan Provinsi tetangga, serta adanya konflik antara ninik mamak yang merupakan masyarakat asli dengan pihak perusahaan.

"Dengan komunikasi yang lancar antar instansi pemerintahan, Polda Riau, pihak LAM Riau, perusahaan, dan ninik mamak suku Sakai maka akan mengatasi permasalahan selama ini," tutup Wan Thamrin.

Turut hadir mendampingi Plt Gubernur Riau antara lain Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harofie, Kepala Satpol PP Provinsi Riau Zainal Z, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau Sudarman. (Tis/mcr)