BANGKINANG KOTA, RIAUMADANI.com - Komisi II DPRD Kampar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pegawai Badan Narkotika Kampar (BNK) untuk membahas tentang kelangsungan serta nasib 52 pegawai BNK yang hingga kini belum jelas, Senin siang (19/3/2018).

Hearing tersebut di pimpin langsung Ketua Komisi II Zumrotun,S.sos dan dihadiri Sekretaris Hendrayani, anggota Komisi II lannya Muhammad Arif, Diski, Hanafiah, Firman Wahyudi, H.M Kasrusyam, Sri Wahyu Setia Ningsih, Kabag Kesra Sasminedi yang mewakili Pemda Kampar, Kepala BNK Djanuarel dan para staf dan anggotanya.

Dalam penyampaiannya Firman Wahyudi sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan BNK selama ini untuk memerangi Narkoba di negeri kita ini.

"Kita berharap kepada Pemerintah Daerah agar bisa menyelesaikan tunggakan gaji atau honor yang belum dibayarkan pada BNK. Memerangi Narkoba adalah sesuatu yang urgen untuk menyelamatkan negeri ini,"tuturnya.

Komisi II sepakat meminta agar Pemkab Kampar agar mengaktifkan kembali tugas dan fungsi BNK menjelang ditetapkannya menjadi Badan Narkotika Nasional Kampar (BNNK) nantinya

Persoalan honor alias gaji sebanyak 52 orang pegawai BNK sampai kini belum dibayar, diharapkan Pemda Kampar bisa mencarikan solusinya karena ini menjadi tanggungjawab Penerintah Daerah.

Sementara itu mewakili Pemerintah Daerah Sasminedi menyampaikan," saat ini kita Pemda Kampar tengah mengevaluasi BNK serta melakukan progres untuk melaksanakan terbentuknya BNNK di daerah kita ini apa lagi kita mendapat apresiasi dari BNN,"jelasnya.

(And)