Dugaan Pelecehan Seksual Gubri
pOTO INT
DPRD Riau Didemo Bentuk Pansus Pemakzulan Gubri
Rabu 17 September 2014, 03:48 WIB
pOTO INTPEKANBARU .Riaumadani.com - Dugaan pencabulan seksual yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun terhadap perempuan berinisial WW terus menjadi sorotan. Kali ini ratusan demonstran dari Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah [Penjara] mendesak DPRD Riau membentuk panitia khusus [pansus].
"DPRD Riau yang baru dilantik harus membentuk pansus. Gubernur Riau harus diklarifikasi terkait kasus [dugaan] pencabulan," kata Ketua DPD Penjara Riau Sunardi sewaktu berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin [15/9/2014].
Menurut Sunardi, 65 anggota DPRD Riau harus mampu menurunkan Annas dari jabatannya. Sebab, masyarakat Riau, khusus Penjara, tidak mau dipimpin gubernur yang diduga berbuat asusila.
"Kami sudah tidak mau lagi dipimpin gubernur yang merusak citra Riau di Indonesia dan internasional. Annas harus turun dari jabatannya," tegas Sunardi.
Tak hanya DPRD, massa juga mendesak petinggi di Pemprov Riau, yang menjadi bawahan Annas, tidak mematuhi perintah gubernur. "Petinggi di kantor ini harus meminta kejelasan dari gubernur. Jangan mau dipimpin oleh petinggi yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Sunardi.
Ratusan orang yang dipimpin Sunardi sempat bergejolak dan memaksa masuk ke Kantor Gubernur Riau. Namun petugas kepolisian dan Satpol PP berhasil menenangkan massa.
Massa kian tenang setelah Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Sudarman menemui pendemo. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke Annas. "Apa yang disampaikan kawan-kawan di sini akan diberitahukan ke gubernur," ucap Sudarman.
Sudarman meminta pengunjuk rasa untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di Mabes Polri. "Kasus ini sudah masuk ranah hukum. Hormati prosesnya," imbuh Sudarman.
Ia juga membantah tudingan massa kepada atasannya. "Sebelumnya sudah ada konferensi pers terkait ini. Gubernur sudah membantah semua dan menjelaskan secara rinci," ujar Sudarman.
Setelah mendengar keterangan Sudarman, massa membubarkan secara tertib.
Sebelumnya, Ketua DPRD Riau sementara Suparman meminta masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya kasus ini. Politisi Golkar ini mengganggap kasus ini sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.
Pada Kamis 11 September 2014, Gubernur Riau Annas Maamun membantah dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap WW. Bahkan, Annas menyatakan laporan WW ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual telah digunakan untuk memeras dirinya.
"Saya sudah jelaskan saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Paling lama WW bertamu 12 menit. Saksi banyak melihat. Saya bersumpah tak ada. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya bersumpah demi Allah tidak melakukan pelecehan seksual tadi," kata Annas di Hotel Sultan, Jakarta.
Sebelumnya, mantan anggota DPD RI sekaligus ayah WW, Soemardi Thaher melaporkan Annas ke Bareskrim Polri. Aduan itu diterima dalam laporan LP/797/VIII/2014/Bareskrim. Berdasarkan pengakuan WW, alat vitalnya dipegang Annas saat mengurus administrasi seminar. **
"DPRD Riau yang baru dilantik harus membentuk pansus. Gubernur Riau harus diklarifikasi terkait kasus [dugaan] pencabulan," kata Ketua DPD Penjara Riau Sunardi sewaktu berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin [15/9/2014].
Menurut Sunardi, 65 anggota DPRD Riau harus mampu menurunkan Annas dari jabatannya. Sebab, masyarakat Riau, khusus Penjara, tidak mau dipimpin gubernur yang diduga berbuat asusila.
"Kami sudah tidak mau lagi dipimpin gubernur yang merusak citra Riau di Indonesia dan internasional. Annas harus turun dari jabatannya," tegas Sunardi.
Tak hanya DPRD, massa juga mendesak petinggi di Pemprov Riau, yang menjadi bawahan Annas, tidak mematuhi perintah gubernur. "Petinggi di kantor ini harus meminta kejelasan dari gubernur. Jangan mau dipimpin oleh petinggi yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Sunardi.
Ratusan orang yang dipimpin Sunardi sempat bergejolak dan memaksa masuk ke Kantor Gubernur Riau. Namun petugas kepolisian dan Satpol PP berhasil menenangkan massa.
Massa kian tenang setelah Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Sudarman menemui pendemo. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo ke Annas. "Apa yang disampaikan kawan-kawan di sini akan diberitahukan ke gubernur," ucap Sudarman.
Sudarman meminta pengunjuk rasa untuk menghormati proses hukum yang berlangsung di Mabes Polri. "Kasus ini sudah masuk ranah hukum. Hormati prosesnya," imbuh Sudarman.
Ia juga membantah tudingan massa kepada atasannya. "Sebelumnya sudah ada konferensi pers terkait ini. Gubernur sudah membantah semua dan menjelaskan secara rinci," ujar Sudarman.
Setelah mendengar keterangan Sudarman, massa membubarkan secara tertib.
Sebelumnya, Ketua DPRD Riau sementara Suparman meminta masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya kasus ini. Politisi Golkar ini mengganggap kasus ini sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.
Pada Kamis 11 September 2014, Gubernur Riau Annas Maamun membantah dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap WW. Bahkan, Annas menyatakan laporan WW ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual telah digunakan untuk memeras dirinya.
"Saya sudah jelaskan saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Paling lama WW bertamu 12 menit. Saksi banyak melihat. Saya bersumpah tak ada. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya bersumpah demi Allah tidak melakukan pelecehan seksual tadi," kata Annas di Hotel Sultan, Jakarta.
Sebelumnya, mantan anggota DPD RI sekaligus ayah WW, Soemardi Thaher melaporkan Annas ke Bareskrim Polri. Aduan itu diterima dalam laporan LP/797/VIII/2014/Bareskrim. Berdasarkan pengakuan WW, alat vitalnya dipegang Annas saat mengurus administrasi seminar. **
| Editor | : | TAM-RO |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham