Senin, 6 Mei 2024

Breaking News

  • Rakor Pemda dan Pemdes se-Riau, Laporan Angka Stunting Siak 2023 Turun 11,6 Persen   ●   
  • Silaturahmi dengan Tim Binfungtaswilnas Mabes TNI, Wabup Bagus Sampaikan Kondisi Abrasi   ●   
  • Rugikan Negara Rp22 M, Mantan Bupati Kuansing Sukarmis di Tahan Kejari   ●   
  • Pemkab Bengkalis Terima Bantuan Alat Aksesibilitas Tahun 2024 Dari Kemensos RI   ●   
  • Menhub Budi : Peralihan Aset dibutuhkan untuk optimalisasi Operasional Bandara   ●   
PILKADA 2018
7 Jendral Terjun ke Politik dan ikut Pilkada 2018
Rabu 27 Desember 2017, 00:03 WIB
ilustrasi

JAKARTA. RIAUMADANI. com - Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan diramaikan oleh sejumlah figur jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri sebagai calon gubernur. Fenomena ini dinilai sebagai fenomena baru yang terjadi dalam pesta rakyat lima tahunan itu.

Meski begitu, bukan berarti para jenderal itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan calon dari sipil. Direktur Lembaga Monitor Indonesia Ali Rifan mengatakan kondisi politik saat ini berbeda dengan kondisi di zaman orde baru.

Menurut dia, saat ini perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam kacah perpolitikan memiliki potensi yang sama dengan sipil. “Gigi politiknya tidak seperti zaman orde baru. Orde baru perwira maju, sudah selesai semua, sekarang biasa saja, kalau dilihat secara umum,” kata dia kepada Tempo pada Selasa, 26 Desember 2017.

Dalam catatan Tempo, setidaknya ada lima jenderal dari TNI dan Polri yang akan maju dalam pilkada 2018. Berikut nama-namanya:

- Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi
Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat mengajukan pensiun dini agar dapat menjadi Gubernur Sumut. Tidak sejalan dengan keinginannya, Panglima Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi 16 perwira tinggi TNI lewat surat keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 pada Selasa, 19 Desember 2017. Edy termasuk perwira yang dibatalkan sebagai Pati Markas Besar Angkatan Darat yang akan mengajukan pensiun dini.

- Inspektur Jendral Polisi Safaruddin
Perwira Tinggi Kepolisian RI yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun hingga saat ini partai tersebut belum mendeklarasikan Safarudin untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur..

Baca: PAN-Gerindra Jajaki Duet Suyoto-Moreno Suprapto di Pilgub Jatim

- Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 2016. Dia lulus dari Akademi Polisi tahun 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Anton diakbarkan akan diusung oleh PDIP untuk memenangkan suara di Jawa Barat.

- Inspektur Jenderal Murad Ismail
Kepala Korps Brimob Polri ini diusung oleh Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Maluku 2018. Sebelum menjadi Kepala Korps Brimob, Murad sempat menjadi Kapolda Maluku di tahun 2013 hingga 2015. PDIP juga telah memberikan dukungan kepada Murad. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan pencalonannya yang dipasangkan dengan kader PDIP, Barnabas Orno.

- Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw
Putra Papua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan maju dalam pemilihan calon gubernur Papua. Sebelumnya Paulus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Dia diusung oleh Partai Golongan Karya untuk menjadi orang nomor satu di Papua.

Berkaitan dengan itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggotanya yang sudah mendaftar pilkada agar segera mengurus permohonan pengunduran diri. Menurut dia, langkah tersebut dianjurkan agar tidak timbul persepsi buruk bagi kepolisian. Tito khawatir masyarakat akan menganggap polisi menyalahgunakan jabatan tersebut untuk mempengaruhi publik saat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, jika salah satu perwira tinggi ingin mengikuti pencalonan kepala daerah, itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Panglima Hadi tidak menegaskan diizinkan atau tidaknya perwira tinggi TNI untuk pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Sumber Tempo.co




Editor : Tis.
Kategori : Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top