DPRD Rohil Gelar Sidang Paripurna Pengesahan APBD Tahun 2018

APBD Rohil 2018 Rp. 1,7 Triliun

Selasa 19 Desember 2017, 23:26 WIB

DPRD Rohil Gelar Sidang Paripurna Pengesahan APBD Tahun 2018

BAGANSIAPAIAPI. RIAUMADANI. com - Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Rohil tahun 2018 disahkan Rp1,7 triliun lebih, terdiri dari PAD sebesar Rp106.204.20722 dan dana perimbangan sebesar Rp 1.429.887.916.000

Sidang paripurna agenda pengesahan APBD Rohil 2018 dipimpin Wakil Ketua DPRD H Syarifuddin didampingi Wakil Bupati Rohil Djamiluddin beserta kepala dinas, badan dan kantor, Senin (18/12/2017).

Dalam pemaparan yang disampaikan ketua banggar, Darwis Syam, disebutan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan patokan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memenuhi kewajiban sesuai undang-undang yang berlaku.

Selain itu, anggaran tersebut diperuntukkan sebagai pemenuhan visi dan misi bupati dan wakil bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yaitu terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna Menuju Masyarakat Madani, Mandiri dan Sejahtera.

Ia menambahkan, dalam pembahasan anggaran APBD Rohil 2017 bersama tim pemerintah daerah diperoleh hasil, yaitu terjadi pergeseran pendapatan belanja daerah, diantaranya terhadap pendapatan daerah terjadi pergeseran sebesar Rp 189 miliar dan belanja daerah mengalami pergeseran sebesar Rp 127.158.452.633.

Dengan rincian, pendapatan daerah sebesar 1.767.300.346.722 yang terdiri dari PAD sebesar Rp106.204.20722 dan dana perimbangan sebesar RP 1.429.887.916.000.

Untuk belanja sebesar Rp1.705.161.799.355, dengan rincian, belanja tidak langsung sebesar Rp 950.686.96.466 dan belanja langsung sebesar Rp 754.475.702.899. Sedangkan untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7.572.345.272 dan penggunaan Silpa sebesar Rp 7.572.345.270. Kemudian Silpa tahun berkenaan sebesar Rp 69.413.892.637

Sementara itu Wakil Bupati Jamiluddin mengatakan, semua yang disarankan DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku, Pemda akan melaksanakannya dengan baik.(mcr/rls)