Survei Poltracking Indonesia
Partai Golkar Turun dengan elektabilitas 10,9. %. Disalip Gerindra di Posisi ke-2 Dengan 13,6. %
Senin 27 November 2017, 04:48 WIB
survei Poltracking Indonesia dalam hasil survei nasional terbarunya. Golkar hanya menempati posisi ketiga dengan 10,9 persen.
Bahkan kini, Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra di posisi kedua
dengan 13,
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Elektabilitas Partai Golkar kembali menurun pasca mencuatnya kembali kasus korupsi e-KTP Setnov. Seperti diungkap oleh salah satu lembaga survei Poltracking Indonesia dalam hasil survei nasional terbarunya. Golkar hanya menempati posisi ketiga dengan 10,9 persen. Bahkan kini, Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengatakan, ada dua hal untuk membaca perubahan posisi ini. Yakni apakah memang kenaikan dari Partai Gerindra ataukah memang penurunan Partai Golkar.
"Gerindra mengalami insentif elektoral dari figur Prabowo. Nah, Golkar geser ketiga karena kenaikan Gerindra dan memang karena tren Golkar cenderung turun karena mengalami dinamika internal ketua umum, persoalan hukum itu jadi faktor," kata Hanta dalam rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta, Ahad (26/11/2017) sebagaimana dilansir dari republika.co.id.
Meski ia meyakini persoalan hukum Novanto bukan satu-satunya faktor yang membuat elektabilitas partai beringin itu kembali merosot, paling tidak menjadi salah satu penyumbang terbesar. Ia melanjutkan, memang Partai Golkar bukan partai yang bergantung pada sosok figur tertentu.
"Tapi pada isu bersih antikorupsi, ini ketua umum, ini simbol. Kalau ada kader Partai Golkar tersangkut kasus mungkin publik pemaklumannya tinggi, tapi ini simbol ketua umum jadi beri dampak, secara elektoral maka kasus ini jadi beban elektoral bagi Golkar, menganggu citra publik," kata Hanta.
Selain itu, penurunan ini juga justru merugikan dan membahayakan bagi internal Partai Golkar untuk pemilu mendatang.
Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error kurang lebih dua persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak memanfaatkan situasi Setya Novanto untuk menarik kepercayaan terhadap partainya. "Survei ini kalau kita tidak keliru dilakukan sebelum kasus Pak Novanto. Jadi, sebelum Novanto ditetapkan KPK, survei ini sudah berlangsung. Sehingga, saya kira tidak relevan kalau mengaitkan masalah yang menimpa Golkar kemudian jadi kepercayaan yang berlimpah ke Gerindra," kata Ahmad.
Dia menuturkan, bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra itu karena konsep-konsep yang ditawarkan. Begitu pula dengan jalan keluar dalam pengelolaan keuangan dan aset negara terhadap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tidak ada pilihan bagi Partai Golkar kecuali untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pergantian ketua umum. Hal ini diungkapkan Nurdin menyusul terus merosotnya elektabilitas Partai Golkar, seperti hasil survei nasional terbaru oleh Poltracking Indonesia.
Meskipun pada akhirnya Nurdin mengakui, rencana munaslub sesuai dengan keputusan rapat pleno Partai Golkar baru dilakukan pascaputusan praperadilan Setya Novanto.
"Tetap (menunggu praperadilan), tapi maksudnya baik praperadilan diterima atau tidak diterima, harusnya dengan melihat elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun, maka tidak ada pilihan kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," ujar Nurdin usai menghadiri rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu kemarin. (RLS)
Elektabilitas Partai Saat Ini:
1. PDIP: 23,4%
2. Gerindra: 13,6%
3. Golkar: 10,9%
4. PKB: 5,1%
5. Demokrat: 4,2%
6. Nasdem: 3,0%
7. PKS: 2,6%
8.PAN: 2,1%
9. PPP: 2,1%
10. Perindo: 1,3%
11. Hanura: 0,7%
12. PSI: 0,7%
Sumber: Poltracking
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengatakan, ada dua hal untuk membaca perubahan posisi ini. Yakni apakah memang kenaikan dari Partai Gerindra ataukah memang penurunan Partai Golkar.
"Gerindra mengalami insentif elektoral dari figur Prabowo. Nah, Golkar geser ketiga karena kenaikan Gerindra dan memang karena tren Golkar cenderung turun karena mengalami dinamika internal ketua umum, persoalan hukum itu jadi faktor," kata Hanta dalam rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta, Ahad (26/11/2017) sebagaimana dilansir dari republika.co.id.
Meski ia meyakini persoalan hukum Novanto bukan satu-satunya faktor yang membuat elektabilitas partai beringin itu kembali merosot, paling tidak menjadi salah satu penyumbang terbesar. Ia melanjutkan, memang Partai Golkar bukan partai yang bergantung pada sosok figur tertentu.
"Tapi pada isu bersih antikorupsi, ini ketua umum, ini simbol. Kalau ada kader Partai Golkar tersangkut kasus mungkin publik pemaklumannya tinggi, tapi ini simbol ketua umum jadi beri dampak, secara elektoral maka kasus ini jadi beban elektoral bagi Golkar, menganggu citra publik," kata Hanta.
Selain itu, penurunan ini juga justru merugikan dan membahayakan bagi internal Partai Golkar untuk pemilu mendatang.
Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error kurang lebih dua persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak memanfaatkan situasi Setya Novanto untuk menarik kepercayaan terhadap partainya. "Survei ini kalau kita tidak keliru dilakukan sebelum kasus Pak Novanto. Jadi, sebelum Novanto ditetapkan KPK, survei ini sudah berlangsung. Sehingga, saya kira tidak relevan kalau mengaitkan masalah yang menimpa Golkar kemudian jadi kepercayaan yang berlimpah ke Gerindra," kata Ahmad.
Dia menuturkan, bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra itu karena konsep-konsep yang ditawarkan. Begitu pula dengan jalan keluar dalam pengelolaan keuangan dan aset negara terhadap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tidak ada pilihan bagi Partai Golkar kecuali untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pergantian ketua umum. Hal ini diungkapkan Nurdin menyusul terus merosotnya elektabilitas Partai Golkar, seperti hasil survei nasional terbaru oleh Poltracking Indonesia.
Meskipun pada akhirnya Nurdin mengakui, rencana munaslub sesuai dengan keputusan rapat pleno Partai Golkar baru dilakukan pascaputusan praperadilan Setya Novanto.
"Tetap (menunggu praperadilan), tapi maksudnya baik praperadilan diterima atau tidak diterima, harusnya dengan melihat elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun, maka tidak ada pilihan kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," ujar Nurdin usai menghadiri rilis hasil survei Poltracking Indonesia di Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu kemarin. (RLS)
Elektabilitas Partai Saat Ini:
1. PDIP: 23,4%
2. Gerindra: 13,6%
3. Golkar: 10,9%
4. PKB: 5,1%
5. Demokrat: 4,2%
6. Nasdem: 3,0%
7. PKS: 2,6%
8.PAN: 2,1%
9. PPP: 2,1%
10. Perindo: 1,3%
11. Hanura: 0,7%
12. PSI: 0,7%
Sumber: Poltracking
Editor | : | TIS-Rls |
Kategori | : | Politik |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Senin 06 Mei 2024, 10:34 WIB
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB