RLH
lustrasi
Dinas PKPP Riau Kembali Anggarkan Rp120 Miliar untuk 2.000 Unit RLH
Selasa 31 Oktober 2017, 23:10 WIB
lustrasi
PEKANBARU. RIAUMADANI. com - ‎Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mengalokasikan dana pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebesar Rp120 miliar lebih untuk 2.000 unit RLH melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2018.
Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (31/10/2017). Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses verifikasi dan validasi by name by address penerima bantuan RLH.
Meski demikian, sebut M Amin, untuk penganggaran pihaknya sudah merincikan ‎berapa per unit anggarannya. Dimana tahun ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya hanya Rp50 juta per unit RLH.
"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun 2018 penganggaran RLH kita bagi empat wilayah, misalnya Pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu ‎menjadi satu wilayah dengan nilai Rp55 juta per unit RLH," katanya.
Masih kata M Amin, untuk wilayah dua itu diantaranya Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan dengan nilai anggaran Rp57,5 juta per unit RLH. Sementara untuk dua wilayah lagi daerah bagian pesisir seperti Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti nilai anggarannya rata Rp60 juta per unit RLH.
"Kenapa di deaerah pesisir lebih banyak, karena tingkat harga material di sana relatif lebih mahal dan biaya transportasinya tinggi. Jadi berdasarkan kajian dan pengalaman tahun 2017, makanya ada peningkatan nilai per unit RLH," paparnya.
Ditanya angka keseluruhan RLH tahun 2018, M Amin tidak ingat angka pastinya. Yang jelas kalau dirata-ratakan per unit mendapat Rp57 juta, maka dikalikan 2.000 unit ada sekitar Rp120 miliar anggarannya.
Disamping itu, M Amin mengaku saat ini sudah banyak proposal bantuan RLH masuk di Dinas PKPP Riau. Proposal itu berdasarkan pengajuan dari desa. Namun Amin tidak ingat berapa keseluruhan proposal yang sudah masuk.
"Makanya kita lakukan proses verifikasi dan validasi ke lapangan. Karena ada beberapa ketentuan dan penilaian untuk mendapatkan rumah bantuan ini, misalnya kondisi rumah, status perkawi‎nan penerima, termasuk usia penerima," pungkasnya. rls
Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (31/10/2017). Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses verifikasi dan validasi by name by address penerima bantuan RLH.
Meski demikian, sebut M Amin, untuk penganggaran pihaknya sudah merincikan ‎berapa per unit anggarannya. Dimana tahun ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya hanya Rp50 juta per unit RLH.
"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun 2018 penganggaran RLH kita bagi empat wilayah, misalnya Pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu ‎menjadi satu wilayah dengan nilai Rp55 juta per unit RLH," katanya.
Masih kata M Amin, untuk wilayah dua itu diantaranya Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan dengan nilai anggaran Rp57,5 juta per unit RLH. Sementara untuk dua wilayah lagi daerah bagian pesisir seperti Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti nilai anggarannya rata Rp60 juta per unit RLH.
"Kenapa di deaerah pesisir lebih banyak, karena tingkat harga material di sana relatif lebih mahal dan biaya transportasinya tinggi. Jadi berdasarkan kajian dan pengalaman tahun 2017, makanya ada peningkatan nilai per unit RLH," paparnya.
Ditanya angka keseluruhan RLH tahun 2018, M Amin tidak ingat angka pastinya. Yang jelas kalau dirata-ratakan per unit mendapat Rp57 juta, maka dikalikan 2.000 unit ada sekitar Rp120 miliar anggarannya.
Disamping itu, M Amin mengaku saat ini sudah banyak proposal bantuan RLH masuk di Dinas PKPP Riau. Proposal itu berdasarkan pengajuan dari desa. Namun Amin tidak ingat berapa keseluruhan proposal yang sudah masuk.
"Makanya kita lakukan proses verifikasi dan validasi ke lapangan. Karena ada beberapa ketentuan dan penilaian untuk mendapatkan rumah bantuan ini, misalnya kondisi rumah, status perkawi‎nan penerima, termasuk usia penerima," pungkasnya. rls
| Editor | : | TIS |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham