Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Bengkalis Terhadap Penyampaian Nota Keuangan,

SIDANG PARIPURNA DPRD BENGKALIS

Selasa 17 Oktober 2017, 23:58 WIB

Rapat paripurna DPRD Bengkalis menjawab pandangan umum dari 7 Fraksi DPRD Bengkalis terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Ranpareda dan APBD-P tahun 2017

Advetorial DPRD Bengkalis
BENGKALIS RIAUMDANI. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Selasa (17/10/2017) melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Pertauran Daerah (Ranpareda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)Kabupaten Bengkalis tahun 2017 disampaikan Bupati beberapa waktu yang lalu.

Pandangan umum tersebut disampaikan Tujuh Fraksi yang ada diantaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai golongan Karya, Fraksi PDIP Restorasi, Fraksi Demokrat, Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara H. Zam-Zami memberikan masukan terhadap pemerintah daerah untuk menyesuaiakan antara belanja yang dilakukan dengan pendapatan yang didapat daerah, hal ini tentu selarah dengan kondisi keuangan daerah yang setakat ini mengalami defisit anggaran.

Selain itu terkait Kebijakan Umum PErubahan anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2017, FRaksi PAN DPRD Bengkalis meminta agar pemerintah daerah lebih efektif menyusun dan menerapkan kebijakan dan memberikan rasa aman, nyaman serta menyentuh rasa keadilan.

Poin lain Fraksi PAN DPRD Bengkalis juga mengingatkan janji Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2-16-2021 terkait meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, bahwa arah kebijakan pemerintah daerah dalam penjabarannya adalah memberikan dukungan terhadap pendirian universitas dan peningkatan kualitas perguruan tinggi agam.

Sementara itu juru bicara dari Fraksi PKS H. Jasmi mengegaskan perubahan APBD yang dilakukan sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan pemerintah daerah diminta unutk memprioritaskan pembangunan yang berpengaruh langsung kepada ekonomi kesejahteraan rakyat.

Pandangan lain juga terhadap hutang rumah sakit tahun 2016 sekitar Rp 17 milliar, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut dan juga keterkaitan dengan keberlangsungan tenaga medi dan operasioanla RSUD yang bisa berdampak kepada terganggunya sektor pelayanan.

Ditambahkannya juga mengenai perhatian terhadap honor tenaga honorer dan kontrak yang belum dibayarkan dan Frkasi PKS meminta kepada Bupati untuk segera membayarkan honor tersebut tanpa ada penundaan lagi, karena hal ini menyangkut persoalan yang seirus termasuk terhadap anggota keluarga.

Dalam pandangan tersebut juga turut hadir Plt Sekda Bengkalis H. HArianto dan sejumlah kepala SOPD dilingkungan Pemkab Bengkalis.

Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Bengkalis

Usai penyampaian pandangan umum dari 7 fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017, yang diawali dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juru bicara H Zamzami, Golangan karya (Golkar) juru bicara H Asmara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juru bicara H Jasmi, PDI perjuangan juru bicara Febriza Luwu, Demokrat juru bicara Sukaddi, Grindra Garuda Yaksa dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan juru bicara Firman.

Sidang paripurna dilanjut dengan jawaban dan penjelesan Bupati Bengkalis Amril Mukminin diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Arianto, Selasa 17 Oktober 2017 sore, bertempat di ruang rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sidang paripurna dimulai pukul 5.35 WIB, dipimpin lansung Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Abdul Kadir didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Indra Gunawan Eet, dengan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 30 orang.

Jawaban dan penjelasan Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Arianto, mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mengagendakan sidang paripurna yang digelar hari ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah menyampaikan pandangan umum, berupa tanggapan, pertanyaan dan saran demi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

"Kami mengucapkan terima kasih atas cacatan, masukan, kritikan dan saran yang ditelah disampaikan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis, intinya kami menampung dan sependapat dengan pemikiran semua keinginan dari fraksi-fraksi atas efesiensi dalam pengunaan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daera (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.," kata Amril.

Tambah Bupati Amril, Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakin dan percaya masukan, saran dan pandangan maupun kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi tentunya didasari denga niat baik untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dan maksimal penyelenggaraan pembangunan Daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Pandangan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra Garud Yaksa, Fraksi PKS, Fraksi Gabungan Negeri Junjungan dan Fraksi Demokrat.

Terhadap pandangan umum dari Fraksi PAN yang disampaikan juru bicara H. Zam- zami, Plt Sekda mengegaskan sangat sependapat dari pemikiran Fraksi PAN, agar perlunya penyeimbangan antara belanja dan pendapatan karena memakai sistem anggaran berimbang, dengan tetap mengedepankan aspek rasionalitas dan mempertimbangkan pemetaan wilayah.

"Berbagai upaya telah kita lakukan dalam melakukan efesiensi belanja atas terjadinya penurunan pendapatan belanja daerah," kata Sekda.

Sekda juga sangat sependapat terhadap pandangan dan saran dari Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicara H.Asmara , agar pemerintah melakukan penuntasan kegiatan secara berkesinambungan untuk tahun 2016-2017. Untuk iti Mekanisme perubahan APBD menjadi media dalam mengurangi ketidak pastian atas beberapa kondisi yang terjadi dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan.

"Saran agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengurangi ketergantungan pad aDBH kami sangat sependapat, dan langkah langkah untuk itu terus dilakukan secara teknis di Badan Pendapatan Daerah," jelas Sekda.

Ket. Poto : Plt Sekretaris Daerah H Arianto bersama Wakil Ketua DPRD Indra Gunawan Eet, saat menghadiri pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2017,

Sedangkan pandangan umum yang dibacakan juru bicara Fraksi PKS H. Jasmi terhadap langkah dalam melakukan rasionalisasi pada APBD tahun ini menurut Arianto bahwa prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan selalu menjadi prioritas pertimbangan utama melalui anggaran setiap tahunnya.

"Perhatian Pemkab Bengkalis terhadap tenaga honorer sangat besar dan telah menjadi salah satu prioritas dalam alokasi anggaran," ungkap Sekda.

Selain itu pandangan umum yang disampaikan Fraksi PDIP yang dibacakan juru bicaranya Febriza Luwu, ditanggapi Sekda bahwa secara umum upaya untuk melakukan efisisensi dan rasionalisasi anggaran telah diupayakan dan juga sudah melaksanakan apa yang menjadi konsern Fraksi PDIP termasuk menerapkan Reward and Punishmend.

"Terhadap usulan untuk membentuk tim khusus alam rangka menarik pembiayaan APBN ke Bengkalis akan menjadi perhatian dan pertimbangan dari Pemkab Bengkalis," tegas Sekda.

Pandangan umum lainnya yang disampaikan Sukaddi juru bicara Fraksi Demokrat, Sekda sangat setuju agar penganggaran melihat aspek efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan alur dan mekanisme yang telah diatur oleh perundang-undangan.

"Terkait nilai APBD murni yang dirasionalisasi secara rinci telah termaktub kedalam rincian ranperda perubahan APBD tahun 2017," kata Sekda.

Sedangkan Fraksi Gerindra Garuda Yaksa dalam pandangan umumnya yang dibacakan Lamhot Nainggolan, Sekda sangat menghargai masukan terkait waktu pelaksanaan yang relatif singkat maka seleksi terhadap kegiatan harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat mutu.

"Penambahan anggaran yang terjadi pada OPD merupakan hasil pembahasan yang komperhensif dengan pertimbangan yang sudah sangat matang," kata Sekda.

Untuk pandangan umum dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan yang dibacakan oleh juru bicara Firman mengenai menggali potensi PAD khusus di sekor distribusi, Sekda juga sependapat karena kedepan potensi objek yang menhasilkan retribusi akan dioptimalkan.

"Menggali potensi sumber retribusi yang diperbolehkan oleh Undang-undang, Bapenda telah menelaah peraturan daerah dan akan segera mengusulkan perubahannya," kata Sekda

Selanjutnya sekda juga mengajak kepada seluruh fraksi agar bersama-sama bersinergi membangun Kabupaten Bengkalis kearah yang baik.

"Ini merupakan tanggungajawab kita bersama untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten yang gemilang dan cermalang," imbuhnya.

Sidang paripurna dihadiri, para Staf Ahli Bupati, Asisten dan seluruh Kepala SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.