Masa FORPEMANAS Tuding Sejumlah Pejabat Riau Koruptor

Kamis 12 Oktober 2017, 23:10 WIB

Kordinator Aksi, Erlangga dalam orasinya menuding Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Bupati siak Syamsuar, Bupati Pelalawan HM.Harris serta Bupati Rohul Suparman sebagai koruptor.

PEKANBARU, RIUMDANI. com - Dugaan Korupsi sejumlah pejabat Riau menjadi orasi Aksi Massa dari Forum Pemuda Mahasiswa Nasional (FORPEMANAS) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau (DPRD Riau), Kamis (12/10/2017).

Kordinator Aksi, Erlangga dalam orasinya menuding Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Bupati siak Syamsuar, Bupati Pelalawan HM.Harris serta Bupati Rohul Suparman sebagai koruptor.

Meski sempat diwarnai ketegangan, peserta aksi yang berencana akan menerobos pagar DPRD Riau, dari Pantauan Ranahriau.com tidak terjadi. Pasalnya Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo bersama H. Mansyur HS Turun menemui Massa Aksi.

Dalam Dialog, massa Aksi pertanyakan transparasi dokumen APBD yang tertuang dalam buku lintang untuk dipublikasikan kepada masyarakat, dan meminta penjelasan terkait bantuan keuangan.

"Kami Mempertanyakan, beranikah DPRD Riau memberikan informasi terbuka kepada masyarakat tentang APBD Riau dan Bantuan keuangan," Tegas Orator Aksi Erlangga.

Dalam Penjelasannya, Sunaryo menekankan dihadapan peserta aksi, bahwa Dokumen APBD bukan sebuah rahasia yang perlu disembuyikan, Pasalnya, kata dia, masyarakat bisa meminta dokumen tersebut langsung ke Sekretariat Dewan.

"saya tegaskan yah, Untuk dokumen APBD masyarakat bisa langsung meminta kepada Sekretaris dewan dan silahkan evaluasi, karena ini bukan rahasia dan tidak ada yang disembunyikan," Paparnya.

Soal bantuan keuangan, sunaryo mengatakan, sudah sesuai dengan aturan, Sebab, masih dijelaskan dia, itu sesuai dengan pengajuan usulan dari kabupaten kota di Riau. Artinya jika memang masyarakat menemukan keganjilan bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang.

"Bantuan Keuangan Itu sesuai Usulan kabupaten Kota, Jika ditemukan penyimpangan maka buktikan dan laporkan, karena kami tidak mau ada yang disembunyikan," Sergahnya.

Tidak Hanya Itu, peserta Aksi pun menanyakan soal adanya permainan anggaran untuk kepentingan Pilgubri 2018 mendatang yang dianggap sudah diatur untuk memenangkan salah satu calon gubernur.

menyikapi itu, Politisi Riau inipun tidak banyak berkomentar, dan senada dengan jawaban sebelumnya meminta Peserta Aksi untuk membuktikan. Karena, Sebut dia, itu sudah masuk dalam urusan personal.

"Apabila ada Bukti terjadi permainan Anggaran untuk kepentingan Pilgubri, SKPD bermain dengan DPRD Riau maka silahkan telusuri dan buktikan lalu laporkan, karena itu masuk dalam lingkup urusan persorangan." Pungkasnya.