SIDANG PARIPURNA DPRD KAMPAR
Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng
Susanto SH pada Rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kampar
Total PAD Kampar Tahun Anggaran 2017 Naik 64,11 PersenN
Rabu 11 Oktober 2017, 00:04 WIB
Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng
Susanto SH pada Rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Kampar
BANGKINANG RIAUMADANI. COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 64,11 persen terdiri dari pada Pos hasil pajak Daerah terjadi kenaikan sebesar Rp.19 milyar lebih yang semula sebesar Rp.58 milyar lebih dan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi 77 milyar lebih.
Pada Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terjadi peningkatan sebesar Rp.292 juta lebih dan Pos lai-lain pendapatan asli daerah yang sah juga terjadi peningkatan sebesar Rp.94 milyar lebihyang semula Rp.73 milyar lebih, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi 167 milyar.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH pada Rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar tentang jawaban Pemerintah terhadapt pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar atas Nota keuangan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 di Ruang Banggar Kantor DPRD Kabupaten Kampar, (10/10)
Namun di sektor PAD juga terdapat penurunan pendapatan yakni dari pos retribusi daerah yang semula sebesar Rp.12 milyar lebih menjadi Rp.10 milyar pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau mengalami penurunan sebesar Rp. Milyar. Penurunan ini di akibatkan dari berkurangannya retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi gangguan.
“Terkait dengan saran dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap peningkatan PAD, kami sependat dengan Anggota Dewan yang terhormat, dan kedepan PAD akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi PAD guna meningkatkan peningkatan daerah ditengah penurunan dan ketidakpastiannya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat,†ucap Catur.
Wakil Bupati Kampar melanjutkan, pada sektor dana perimbangan terjadi kenaikan sebesar Rp.89 milyar lebih atai 5.50 persen, adapun kenaikan ini terjadi pada bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.70 milyar lebih atau 12,69 persen yang terdiri dari, bagi hasil pajak Rp.16 milyar lebih atau 6,85 persen dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.53 milyar lebih atau 17, 28 persen.
Selanjutnya, pada Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terjadi peningkatan sebesar RP.25 milyar lebih atau 7,62 persen, sedangkan pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi penurunan sebesar Rp.6 milyar lebih atau 0,88 persen. Adapun penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian Pendapatan Dalam Negeri (PDN) dalam APBN-P, karena DAU Tahun Anggaran 2017 tidak bersifat final.
Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan juga terjadi kenaikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar 14 milyar dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp.62 milyar.
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri S.Ag di dampingi Wakil Ketua H Sahidin, Muhammad Faisal, Suardi, anggota DPRD Kabupaten Kampar dan di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si, staf Ahli Setda Kabupaten Kampar dan kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. (Ruben/Humas Kampar).
Pada Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terjadi peningkatan sebesar Rp.292 juta lebih dan Pos lai-lain pendapatan asli daerah yang sah juga terjadi peningkatan sebesar Rp.94 milyar lebihyang semula Rp.73 milyar lebih, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi 167 milyar.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH pada Rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar tentang jawaban Pemerintah terhadapt pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar atas Nota keuangan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 di Ruang Banggar Kantor DPRD Kabupaten Kampar, (10/10)
Namun di sektor PAD juga terdapat penurunan pendapatan yakni dari pos retribusi daerah yang semula sebesar Rp.12 milyar lebih menjadi Rp.10 milyar pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau mengalami penurunan sebesar Rp. Milyar. Penurunan ini di akibatkan dari berkurangannya retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi gangguan.
“Terkait dengan saran dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap peningkatan PAD, kami sependat dengan Anggota Dewan yang terhormat, dan kedepan PAD akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi PAD guna meningkatkan peningkatan daerah ditengah penurunan dan ketidakpastiannya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat,†ucap Catur.
Wakil Bupati Kampar melanjutkan, pada sektor dana perimbangan terjadi kenaikan sebesar Rp.89 milyar lebih atai 5.50 persen, adapun kenaikan ini terjadi pada bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.70 milyar lebih atau 12,69 persen yang terdiri dari, bagi hasil pajak Rp.16 milyar lebih atau 6,85 persen dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.53 milyar lebih atau 17, 28 persen.
Selanjutnya, pada Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terjadi peningkatan sebesar RP.25 milyar lebih atau 7,62 persen, sedangkan pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi penurunan sebesar Rp.6 milyar lebih atau 0,88 persen. Adapun penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian Pendapatan Dalam Negeri (PDN) dalam APBN-P, karena DAU Tahun Anggaran 2017 tidak bersifat final.
Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan juga terjadi kenaikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar 14 milyar dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp.62 milyar.
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri S.Ag di dampingi Wakil Ketua H Sahidin, Muhammad Faisal, Suardi, anggota DPRD Kabupaten Kampar dan di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si, staf Ahli Setda Kabupaten Kampar dan kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. (Ruben/Humas Kampar).
| Editor | : | Tis-RLS |
| Kategori | : | Kampar |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham