Ultimatum Kapolri
Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian
Hadapi Pilkada 2018 Serentak, Kapolri Beri "Ultimatum" Kapolda dan Kapolres
Selasa 10 Oktober 2017, 23:41 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian
SEMARANG, RIAUMADANI. com – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan ultimatum kepada Kapolda dan Kapolres.
Jenderal Tito mendesak jajaran pimpinan kepolisian wilayah itu mengambil langkah antisipasi potensi kerawanan jelang Pilkada. Tito mengancam akan mengevaluasi, bahkan mencopot, kepala satuan kepolisian wilayah seperti Kapolda dan Kapolres yang tidak melaksanakan arahan yang telah diberikan.
“(Kapolda dan kapolres) yang melaksanakan baik akan dipertahankan, bila perlu promosi. Kalau yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya arahkan sampai dengan Desember, akan saya ganti. Saya akan cari pimpinan yang lebih baik,†kata Tito kepada wartawan di sela-sela acara Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).
Menurutnya, kontestasi di panggung Pilkada Serentak 2018 tidak boleh sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Hal serupa dimintakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Apel Kasatwil 2017.
Ada 171 wilayah yang bakal melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Dari 171 daerah tersebut terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Dari wilayah tersebut, Tito mengatakan sejumlah wilayah yang diduga rawan antara lain Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat. Jenderal bintang empat itu menuturkan, salah satu potensi kerawanan di tiga wilayah tersebut ialah terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Masalah pilkada, situasinya biasa, natural. Tensi dari dingin biasanya menghangat, tapi upayakan jangan sampai memanas, itu bahasanya beliau (Jokowi). Artinya, biasa hangat dalam rangka kompetisi (atau) kontestasi politik, tapi jangan sampai terjadi gangguan keamanan masyarakat, itu keinginan beliau (Jokowi),†ujar jenderal bintang empat kelahiran Palembang Sumatera Selatan ini.
Salah satu langkah mengantisipasi gangguan keamanan di masing-masing wilayah jelang Pilkada 2018, Tito memerintahkan anak buahnya melakukan pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Tito menyampaikan, seluruh kepala satuan kepolisian wilayah juga dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan TNI di wilayah masing-masing.
“Presiden tadi kasih garis bawah: Hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di semua jajaran, karena Polri dan TNI (adalah) dua pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid maka NKRI akan kuat,†ujar Tito.
Polri menyelenggarakan Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang pada 9 hingga 11 Oktober. Tito mengatakan sengaja menggelar apel di akademi tersebut demi menjadi ajang nostalgia yang menyegarkan kembali ingatan para kasatwil saat dididik jadi anggota Korps Bhayangkara.
Apel Kasatwil 2017 dihadiri sebanyak 546 kasatwil yang terdiri dari 33 kasatwil tingkat daerah (kapolda), 33 kepala biro operasional, dan 461 kasatwil tingkat resor (kapolres).
Jenderal Tito mendesak jajaran pimpinan kepolisian wilayah itu mengambil langkah antisipasi potensi kerawanan jelang Pilkada. Tito mengancam akan mengevaluasi, bahkan mencopot, kepala satuan kepolisian wilayah seperti Kapolda dan Kapolres yang tidak melaksanakan arahan yang telah diberikan.
“(Kapolda dan kapolres) yang melaksanakan baik akan dipertahankan, bila perlu promosi. Kalau yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya arahkan sampai dengan Desember, akan saya ganti. Saya akan cari pimpinan yang lebih baik,†kata Tito kepada wartawan di sela-sela acara Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).
Menurutnya, kontestasi di panggung Pilkada Serentak 2018 tidak boleh sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Hal serupa dimintakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Apel Kasatwil 2017.
Ada 171 wilayah yang bakal melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Dari 171 daerah tersebut terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Dari wilayah tersebut, Tito mengatakan sejumlah wilayah yang diduga rawan antara lain Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat. Jenderal bintang empat itu menuturkan, salah satu potensi kerawanan di tiga wilayah tersebut ialah terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Masalah pilkada, situasinya biasa, natural. Tensi dari dingin biasanya menghangat, tapi upayakan jangan sampai memanas, itu bahasanya beliau (Jokowi). Artinya, biasa hangat dalam rangka kompetisi (atau) kontestasi politik, tapi jangan sampai terjadi gangguan keamanan masyarakat, itu keinginan beliau (Jokowi),†ujar jenderal bintang empat kelahiran Palembang Sumatera Selatan ini.
Salah satu langkah mengantisipasi gangguan keamanan di masing-masing wilayah jelang Pilkada 2018, Tito memerintahkan anak buahnya melakukan pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Tito menyampaikan, seluruh kepala satuan kepolisian wilayah juga dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan TNI di wilayah masing-masing.
“Presiden tadi kasih garis bawah: Hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di semua jajaran, karena Polri dan TNI (adalah) dua pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid maka NKRI akan kuat,†ujar Tito.
Polri menyelenggarakan Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang pada 9 hingga 11 Oktober. Tito mengatakan sengaja menggelar apel di akademi tersebut demi menjadi ajang nostalgia yang menyegarkan kembali ingatan para kasatwil saat dididik jadi anggota Korps Bhayangkara.
Apel Kasatwil 2017 dihadiri sebanyak 546 kasatwil yang terdiri dari 33 kasatwil tingkat daerah (kapolda), 33 kepala biro operasional, dan 461 kasatwil tingkat resor (kapolres).
| Editor | : | Tis-RLS |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham