OTT
KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah Terkait Korupsi
KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah Terkait Korupsi
Kamis 28 September 2017, 23:54 WIB
KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah Terkait Korupsi
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjadi tersangka terkait kasus gratifikasi. Sebelumnya, KPK lebih dulu meminta pihak imigrasi untuk mencegah Rita.
"KPK telah mengajukan surat permohonan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Rita Widyasari," ujar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno, Rabu 27 September 2017.
Surat itu, lanjut Agung, diajukan KPK pada 20 September 2017, dan masa pencegahan Rita berlaku selama enam bulan ke depan. Keputusan KPK menetapkannya sebagai tersangka membuat Ketua DPD Golkar Kalimatan Timur itu resah.
Dengan cepat ia memberikan klarifikasi di akun Facebooknya. "Kalau ada berita OTT tentang saya itu salah, kalau penggeledahan kantor benar, doakan saya tetap semangat," tulis Rita dalam akun Facebooknya yang dikutip Liputan6.com, Rabu 27 September 2017. Dia merupakan putri mantan Bupati Syaukani Hasan Rais yang juga pernah ditangkap KPK.
Rita bukan satu-satunya kepala daerah yang masuk dalam jeratan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi, beberapa waktu terakhir. Sejak Januari hingga 27 September 2017, enam kepala daerah telah lebih dulu mendekam di tahanan KPK atas dugaan kasus yang sama.
Dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini KPK memang terbilang gencar menangkap kepala daerah yang terindikasi korupsi. Pada September 2017 ini saja, KPK telah menangkap tiga kepala daerah dan menetapkan satu lainnya sebagai tersangka kasus korupsi.
Siapa saja mereka?
Pada Rabu 13 September 2017, Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen. OK kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap, terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di daerahnya.
Tiga hari setelah itu, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Eddy kemudian menjadi tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait proyek pengadaan mebel di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.
Belum genap satu minggu setelahnya, 22 September, KPK menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka. Iman datang menyerahkan diri setelah KPK melakukan OTT atas sejumlah bawahannya.
Teranyar, Selasa 26 September lalu, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka.(lp6c)
"KPK telah mengajukan surat permohonan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Rita Widyasari," ujar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno, Rabu 27 September 2017.
Surat itu, lanjut Agung, diajukan KPK pada 20 September 2017, dan masa pencegahan Rita berlaku selama enam bulan ke depan. Keputusan KPK menetapkannya sebagai tersangka membuat Ketua DPD Golkar Kalimatan Timur itu resah.
Dengan cepat ia memberikan klarifikasi di akun Facebooknya. "Kalau ada berita OTT tentang saya itu salah, kalau penggeledahan kantor benar, doakan saya tetap semangat," tulis Rita dalam akun Facebooknya yang dikutip Liputan6.com, Rabu 27 September 2017. Dia merupakan putri mantan Bupati Syaukani Hasan Rais yang juga pernah ditangkap KPK.
Rita bukan satu-satunya kepala daerah yang masuk dalam jeratan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi, beberapa waktu terakhir. Sejak Januari hingga 27 September 2017, enam kepala daerah telah lebih dulu mendekam di tahanan KPK atas dugaan kasus yang sama.
Dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini KPK memang terbilang gencar menangkap kepala daerah yang terindikasi korupsi. Pada September 2017 ini saja, KPK telah menangkap tiga kepala daerah dan menetapkan satu lainnya sebagai tersangka kasus korupsi.
Siapa saja mereka?
Pada Rabu 13 September 2017, Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen. OK kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap, terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di daerahnya.
Tiga hari setelah itu, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Eddy kemudian menjadi tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait proyek pengadaan mebel di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.
Belum genap satu minggu setelahnya, 22 September, KPK menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka. Iman datang menyerahkan diri setelah KPK melakukan OTT atas sejumlah bawahannya.
Teranyar, Selasa 26 September lalu, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka.(lp6c)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham