Usir PT. Sekar Bumi Alam Lestari.
Minta PT SBAL Diusir, Ratusan Warga Tapung Hilir Demo di DPRD Riau
Pemprov Bankeu Kesehatan Rp18,47 miliar Untuk Kampar, Ini Rinciannya
Semarakkan Haornas, Pemda Kampar Adakan Lomba Tarik Tambang
Ratusan Warga Tapung Hilir Kampar Demo di DPRD Riau
Jumat 15 September 2017, 00:55 WIB
Minta PT SBAL Diusir, Ratusan Warga Tapung Hilir Demo di DPRD RiauPemprov Bankeu Kesehatan Rp18,47 miliar Untuk Kampar, Ini Rinciannya
Semarakkan Haornas, Pemda Kampar Adakan Lomba Tarik Tambang
PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Ratusan masyarakat Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Persatuan Desa Koto Aman menyerbu Gedung Wakil Rakyat di DPRD Riau, mengadukan konflik tanah yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari.
"Kembalikan tanah kami yang telah dirampas PT Sekar Bumi Alam Lestari seluas kurang lebih 1.400 hektare," ujar Koordinator Massa Aksi di Depan Gedung DPRD Riau, Kamis (14/9/2017).
Adapun tuntutan berikutnya yang disampaikan dalam orasi tersebut diantaranya ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sekar Bumi Alam Lestari yang diduga masyarakat tidak sesuai dengan HGU yang ditetapkan. Kemudian, status KUOkan lahan yang telah dirampas perusahaan.
Masyarakat mengklaim telah menyampaikan tuntutan haknya kepada pemerintah dari Kecamatan hingga Kabupaten, namun tidak mendapatkan respon lanjutan.
"Kami menjerit untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar Wilayah kami atau tanah kami yang selama ini digunakan untuk berkebun, mencari nafkah, agar dikembalikan," ujarnya.
Masyarakat juga mengklaim tanah mereka telah dikuasai orang asing. Sehingga penduduk setempat berlaku seperti Tamu di Rumah Sendiri.
Orasi masyarakat Kampar ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu didampingi Anggota DPRD Riau Ilyas HU, Suhardiman Amby serta Taufik Arakhman.
"Kita akan tindaklanjuti laporan ini, akan kita bicarakan di Komisi terkait dan panggil perusahaan tersebut," ujar Kordias berupaya meredam aksi.
Dari pantauan Antara,Puluhan Petugas Keaman yang tergabung dari Aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja mengawal berjalannya aksi demonstrasi.(*)
"Kembalikan tanah kami yang telah dirampas PT Sekar Bumi Alam Lestari seluas kurang lebih 1.400 hektare," ujar Koordinator Massa Aksi di Depan Gedung DPRD Riau, Kamis (14/9/2017).
Adapun tuntutan berikutnya yang disampaikan dalam orasi tersebut diantaranya ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sekar Bumi Alam Lestari yang diduga masyarakat tidak sesuai dengan HGU yang ditetapkan. Kemudian, status KUOkan lahan yang telah dirampas perusahaan.
Masyarakat mengklaim telah menyampaikan tuntutan haknya kepada pemerintah dari Kecamatan hingga Kabupaten, namun tidak mendapatkan respon lanjutan.
"Kami menjerit untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar Wilayah kami atau tanah kami yang selama ini digunakan untuk berkebun, mencari nafkah, agar dikembalikan," ujarnya.
Masyarakat juga mengklaim tanah mereka telah dikuasai orang asing. Sehingga penduduk setempat berlaku seperti Tamu di Rumah Sendiri.
Orasi masyarakat Kampar ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu didampingi Anggota DPRD Riau Ilyas HU, Suhardiman Amby serta Taufik Arakhman.
"Kita akan tindaklanjuti laporan ini, akan kita bicarakan di Komisi terkait dan panggil perusahaan tersebut," ujar Kordias berupaya meredam aksi.
Dari pantauan Antara,Puluhan Petugas Keaman yang tergabung dari Aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja mengawal berjalannya aksi demonstrasi.(*)
| Editor | : | Tis-RLS |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham